Swasembada Pangan Harus Untungkan Petani, Tegas Titiek Soeharto

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah. Swasembada pangan yang dikejar secara nasional tidak boleh berakhir dengan kerugian bagi para petani. Ia menolak tegas jika petani dikorbankan demi target produksi.

Pernyataan itu muncul di tengah upaya besar Indonesia mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Titiek, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari surplus beras atau jagung, melainkan juga dari peningkatan kesejahteraan petani.

Fakta Kunci

• Swasembada pangan tidak boleh membuat petani miskin.
• Ketua Komisi IV DPR menolak kebijakan yang merugikan petani.
• Kesejahteraan petani harus menjadi indikator utama keberhasilan.

Titiek mengingatkan bahwa petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Jika mereka tidak sejahtera, minat terhadap pertanian bisa turun drastis. Generasi muda akan meninggalkan sawah, dan impor pangan akan kembali membengkak.

Komisi IV DPR sendiri sedang mengawal berbagai program pertanian, termasuk subsidi pupuk, jaminan harga, dan akses pasar. Menurut sumber di Komisi IV, Titiek konsisten memperjuangkan posisi petani agar tidak dirugikan oleh sistem distribusi dan harga gabah yang kerap anjlok saat panen raya.

Keseimbangan Wajib

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tukar petani (NTP) masih fluktuatif. Saat produksi tinggi, harga sering jatuh sehingga pendapatan petani justru turun. Kondisi ini yang ingin dihindari oleh Titiek. Ia mendorong kebijakan yang menyeimbangkan target produksi dengan insentif harga yang adil.

"Jangan sampai petani hanya jadi alat mencapai swasembada, tapi kesejahteraannya diabaikan," ungkapnya dalam pertemuan belum lama ini.

Anggota Komisi IV lainnya juga menyuarakan hal serupa. Mereka meminta Kementerian Pertanian memastikan serapan hasil panen oleh Bulog berjalan optimal dengan harga yang menguntungkan petani. Tanpa jaminan itu, swasembada hanya akan menjadi slogan kosong.

Langkah Selanjutnya

DPR berencana mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk membahas evaluasi program swasembada. Salah satu fokus utama adalah revisi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) agar lebih berpihak kepada petani.

Titiek menegaskan bahwa Komisi IV akan terus mengawasi agar setiap kebijakan pangan tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi juga meningkatkan taraf hidup petani. Ia yakin dengan keseimbangan itu, Indonesia bisa benar-benar mandiri pangan dan petani pun tersenyum.