admin
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa peluncuran buku anotasi KUHAP menandai titik baru perjalanan sistem hukum Indonesia. Ia menyebut kehadiran tafsir resmi atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sebagai jawaban atas kerinduan masyarakat akan kepastian hukum yang kerap terabaikan.
Kepastian Hukum Jadi Kebutuhan Pokok
Dalam pernyataannya, Adian menyebut kepastian hukum bukan sekadar istilah birokrasi, melainkan kebutuhan utama rakyat yang harus dipenuhi negara. Tanpa jaminan itu, kata dia, keadilan hanya menjadi wacana dan aparat hukum terus beroperasi di ruang abu-abu. Buku anotasi tersebut hadir untuk menutup celah multitafsir yang selama ini jadi sumber ketidakadilan prosedural.
Adian menekankan bahwa penafsiran tunggal terhadap pasal-pasal KUHAP akan menciptakan standar yang sama bagi penyidik, jaksa, maupun hakim. Kondisi ini, menurutnya, mampu mempersempit praktik-praktik yang merugikan pencari keadilan, terutama dari kalangan masyarakat kecil.
Babak Baru Tata Kelola Hukum
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut buku anotasi sebagai fondasi bagi sistem hukum yang lebih modern dan transparan. Selama puluhan tahun, kata dia, para praktisi hukum mengeluhkan ketidakseragaman pemaknaan yang berujung pada disparitas putusan tajam. Dengan adanya rujukan resmi, setiap langkah acara pidana kini memiliki panduan tunggal sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.
Langkah ini dinilai sebagai koreksi fundamental atas carut-marut birokrasi penegakan hukum yang lamban beradaptasi. Adian mendorong aparat di setiap level untuk menjadikan buku anotasi sebagai pegangan primer dalam setiap penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi.
Respons terhadap Keresahan Publik
Adian memahami bahwa publik telah lama menanti adanya terobosan konkret di sektor hukum. Ia merujuk pada banyaknya laporan tentang proses peradilan yang berbelit dan tidak memihak. Kehadiran anotasi KUHAP diharapkan mengubah wajah praktik peradilan pidana menjadi lebih humanis dan terukur.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi masif terhadap buku ini agar tidak hanya menjadi dokumen di atas meja pejabat. Akademisi, advokat, hingga mahasiswa hukum, katanya, harus dilibatkan dalam ekosistem pengetahuan agar semangat kepastian hukum merata.
Harapan Masa Depan
Adian optimistis buku anotasi bisa menjadi warisan baik bagi reformasi hukum nasional. Ia mengajak semua pemangku kepentingan menjadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju penegakan hukum yang benar-benar melayani, bukan menakuti. "Kepastian hukum adalah napas dari demokrasi itu sendiri," ujarnya menutup diskusi.
Comments (0)