DPR Kritik Mentalitas ASN: Absen, Ngopi, Pulang Harus Diakhiri

BREAKING — Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy melontarkan kritik tajam terhadap perilaku sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Ia menyebut pola kerja "absen, ngopi, pulang" sebagai cerminan mentalitas yang harus segera dihilangkan.

Rifqinizamy menegaskan, budaya kerja santai semacam itu merusak kualitas pelayanan publik. Ia meminta pemerintah menaikkan indikator kinerja individu (KPI) ASN secara signifikan.

Fakta Utama Kritik DPR

• Ketua Komisi II DPR RI menyoroti pola kerja tidak produktif ASN
• Istilah "absen, ngopi, pulang" dipakai untuk menggambarkan mentalitas buruk
• Rifqinizamy mendorong peningkatan KPI ASN
• Tujuan utama: memperbaiki kualitas kerja birokrasi nasional

Menurut Rifqinizamy, banyak ASN yang hadir hanya untuk memenuhi absensi digital. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu di kantin atau ruang santai. Menjelang siang, pulang lebih cepat menjadi kebiasaan.

Dampak Buruk bagi Masyarakat

Pola kerja seperti ini langsung merugikan rakyat. Pelayanan publik menjadi lambat. Urusan administrasi masyarakat tertunda. Banyak laporan warga yang tidak tertangani dengan baik.

• Waktu pelayanan publik terbuang percuma
• Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi menurun
• Produktivitas kerja ASN jauh dari target
• Uang negara habis untuk gaji ASN tidak produktif

Rifqinizamy menekankan, KPI baru harus mengukur hasil kerja nyata, bukan sekadar kehadiran. ASN yang tidak mencapai target kinerja wajib dievaluasi tegas.

Langkah Konkret yang Diusulkan

Komisi II DPR RI mendorong beberapa perubahan mendasar. Pertama, sistem penilaian kinerja berbasis output. Kedua, transparansi laporan kerja ASN ke publik. Ketiga, sanksi tegas bagi yang melanggar.

• Penilaian berbasis hasil kerja, bukan kehadiran
• Laporan kinerja dipublikasikan secara terbuka
• Sanksi administratif bagi ASN malas
• Penghargaan bagi ASN berprestasi

Rifqinizamy juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serius menindaklanjuti temuan ini. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi slogan.

Respons dan Tuntutan Publik

Kritik DPR ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak warga mengeluhkan pengalaman buruk saat mengurus dokumen di kantor pemerintah. Antrean panjang, petugas tidak ada, pelayanan molor menjadi keluhan sehari-hari.

Rifqinizamy berjanji, Komisi II akan terus mengawal perbaikan sistem ASN. Pengawasan ketat dari DPR akan ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan.

UPDATE — Isu mentalitas ASN menjadi perhatian serius menjelang evaluasi besar-besaran kinerja birokrasi. Pemerintah didorong bertindak cepat sebelum kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin terkikis.