Pramono Bangun 11 Rusun Baru Tahun Depan, Dorong Hunian Vertikal di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru tahun depan. Keputusan ini diambil dalam rapat anggaran yang digelar pada Rabu (24/6/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menggencarkan pengembangan hunian vertikal serta menyediakan akses perumahan yang lebih terjangkau bagi warga.

“Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya,” ujar Pramono di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Pramono menekankan bahwa rusun-rusun tersebut akan dibangun dalam skala besar dan dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem kepemilikan maupun penyewaan akan dijalankan secara terbuka, tanpa diskriminasi, dan dengan prosedur yang jelas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap hunian layak di ibu kota.

Mendorong Hunian Vertikal di Jakarta

Kebijakan pembangunan 11 rusun baru ini sejalan dengan visi Pramono untuk mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih teratur melalui konsep hunian vertikal. Dengan luas lahan yang terbatas dan jumlah penduduk yang terus meningkat, pengembangan rumah susun dianggap sebagai solusi paling realistis untuk menampung kebutuhan perumahan tanpa memperluas area permukiman secara horisontal.

Menurut data yang dimiliki Pemprov DKI, backlog perumahan di Jakarta masih cukup tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rusun-rusun baru ini akan tersebar di beberapa titik strategis yang memiliki akses transportasi publik memadai, sehingga penghuni dapat dengan mudah menjangkau pusat kegiatan ekonomi.

“Kita ingin memastikan bahwa hunian vertikal bukan hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi pilihan utama bagi warga Jakarta. Dengan desain yang modern dan fasilitas yang lengkap, rusun-rusun baru ini akan mengubah persepsi masyarakat tentang tinggal di apartemen,” tambah Pramono.

Akses Terbuka dan Transparan

Komitmen Pramono terhadap transparansi menjadi poin penting dalam rencana ini. Pemprov DKI akan membuka seluas-luasnya informasi mengenai syarat dan mekanisme kepemilikan atau sewa rusun, sehingga tidak ada celah bagi praktik percaloan atau permainan pihak tidak bertanggung jawab. Masyarakat dapat memantau proses pendaftaran dan alokasi secara daring melalui platform resmi Pemprov.

Pramono juga menyebut bahwa Pemprov akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pengembang swasta dan lembaga keuangan, untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan rusun tersebut. Skema kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.

Dengan tambahan 11 rusun baru ini, Jakarta akan memiliki total puluhan kompleks hunian vertikal yang dikelola oleh pemerintah. Pemprov optimistis target penyediaan hunian terjangkau dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus menekan pertumbuhan permukiman kumuh di bantaran sungai dan kolong jembatan.

Rencana ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pengamat tata kota menilai langkah Pramono tepat karena selaras dengan kebutuhan riil warga. Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah memastikan kualitas konstruksi dan keberlanjutan pengelolaan agar rusun tidak berubah menjadi kawasan kumuh baru di masa depan.