Nezar Usung Festival Film Keluarga untuk Gaungkan PP TUNAS

JAKARTA – Pemerintah langsung tancap gas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengumumkan inisiatif taktis: menggelar festival film keluarga sebagai medium efektif menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2025 tentang Tumbuh Kembang Anak di Era Digital (PP TUNAS). Kebijakan ini didesain untuk memperkuat literasi masyarakat tanpa kesan menggurui. "Kami percaya, film dapat menjadi alat edukasi yang paling demokratis," imbuhnya.

Fakta Kunci

• Nama Inisiatif: Festival Film Keluarga Indonesia (FFKI) 2025.
• Tujuan: Menyebarluaskan pemahaman soal PP TUNAS secara masif.
• Sasaran: Keluarga muda, pelajar, dan komunitas kreatif.
• Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 di 10 kota.
• Anggaran: Ditanggung melalui skema kemitraan publik-swasta.

"Festival film keluarga ini bukan sekadar hiburan. Kami ingin menyuntikkan nilai-nilai perlindungan anak langsung ke ruang tamu masyarakat," ujar Nezar dalam taklimat pers di Kantor Kemenkomdigi, Senin (14/4/2026).

PP TUNAS sendiri memuat regulasi ketat terhadap konten digital yang berpotensi merusak tumbuh kembang anak, termasuk pembatasan akses platform tanpa verifikasi usia. Namun, Nezar mengakui bahwa sosialisasi aturan semacam ini kerap menghadapi resistensi. "Orang bosan dengan seminar. Maka film menjadi lensa yang lebih hangat," tambahnya.

Mekanisme dan Keterlibatan Publik

Festival akan membuka dua kategori lomba: dokumenter pendek dan fiksi mini. Durasi maksimal 10 menit. Peserta wajib menyisipkan elemen edukasi soal keamanan digital anak. Panitia menyediakan total hadiah Rp2,5 miliar dan beasiswa pelatihan ke luar negeri.

Selain kompetisi, pekan pemutaran film akan digelar gratis di ruang publik. Film-film pilihan dari sineas nasional turut diputar untuk memantik diskusi. "Kami juga menggandeng dinas pendidikan setempat agar sekolah menjadi simpul distribusi pesan positif," jelas Nezar.

Dukungan Multi-Pihak

Langkah Wamenkomdigi ini langsung disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemitraan dengan platform streaming lokal juga dijajaki untuk memperluas jangkauan. Sejumlah LSM menyatakan siap menyediakan relawan sebagai fasilitator.

Data Kemenkomdigi menunjukkan, 73% anak Indonesia terpapar konten tidak ramah anak pada tahun 2025. "Angka ini alarm keras. Festival film adalah start, bukan tujuan akhir," tegas Nezar.

Reaksi Masyarakat

Aktivis perlindungan anak menyambut positif. "Pendekatan kultural semacam ini terbukti lebih membekas ketimbang spanduk atau buku saku," kata Rina, pegiat dari Lentera Anak. Namun, ia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berhenti pada seremoni. Kemenkomdigi juga membuka peluang sponshorship bagi perusahaan yang ingin ikut serta dalam gerakan ini.

Pendaftaran festival dijadwalkan dibuka pada Mei 2026 melalui portal resmi Kemenkomdigi. Informasi teknis bisa diakses di laman khusus yang sudah disiapkan beserta panduan produksi film ramah anak.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu menciptakan gerakan massal yang mendorong partisipasi orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak di tengah gempuran digital.

Baca juga:

• Messi Tinggalkan Lapangan Usai Laga Argentina Kontra Austria
• Raja Juli Antoni Resmi Pimpin Kementerian Kehutanan, Bawa Misi Baru