Bima Arya Bekali Praja IPDN Papua 3 Fondasi Utama Kepemimpinan

Beritatercepat.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan pembekalan penting kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa setiap calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun birokrasi, wajib memiliki tiga fondasi utama kepemimpinan yang tidak bisa ditawar. Ketiga fondasi tersebut adalah ideologi, strategi, dan taktik, yang menurutnya menjadi bekal mutlak agar seorang pemimpin mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai kebenaran dan demi kemaslahatan masyarakat luas.

Tiga Fondasi yang Saling Menguatkan

Bima Arya menjelaskan bahwa ideologi merupakan landasan nilai dan prinsip dasar yang menjadi pegangan moral seorang pemimpin. Tanpa ideologi yang kokoh, seorang pemimpin akan mudah goyah ketika berhadapan dengan godaan dan tekanan. Sementara itu, strategi adalah kemampuan merumuskan peta jalan dan langkah-langkah besar untuk mencapai tujuan pembangunan. Adapun taktik, menjadi kecakapan teknis dalam menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Ketiganya, kata Bima, harus terintegrasi dan berjalan seiring. Ia mengingatkan para praja bahwa keputusan seorang pemimpin tidak boleh semata-mata didasari oleh pertimbangan popularitas atau kepentingan sesaat. Sebaliknya, nilai kebenaran dan orientasi pada kepentingan publik harus menjadi kompas utama.

"Bagi kalian yang hari ini punya bayangan dan cita-cita memiliki posisi strategis entah apa pun itu, harus punya nilai dan pegangan agar tidak mudah dibeli oleh kepentingan transaksional," ujar Bima dalam keterangan tertulis yang diterima Beritatercepat.com, Rabu (24/6/2026).

Pesan tersebut disampaikan Bima dalam sebuah forum diskusi dan pembekalan bagi para praja IPDN di Papua. Kehadirannya sebagai Wamendagri memberi bobot tersendiri, mengingat IPDN merupakan kawah candradimuka bagi calon-calon pamong praja yang kelak akan mengisi pos-pos strategis di pemerintahan daerah.

Mencegah Transaksional dan Koruptif

Lebih lanjut, Bima juga menyinggung bahaya laten dalam birokrasi dan politik lokal, yaitu kecenderungan transaksional yang dapat merusak tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa fondasi kepemimpinan yang digariskan tidak hanya relevan bagi mereka yang bercita-cita menjadi kepala daerah, tetapi juga untuk setiap individu yang akan menduduki jabatan publik. Integritas, visi strategis, dan kepekaan teknis menjadi tameng untuk menolak praktik koruptif yang sering menyelinap di antara kepentingan sesaat.

Para praja yang hadir terlihat antusias mengikuti sesi tersebut. Sejumlah pertanyaan kritis juga dilontarkan, mulai dari tantangan birokrasi di wilayah terpencil hingga dinamika politik yang kerap menggerus idealisme pemimpin muda. Bima menjawab dengan mendorong agar setiap praja terus mengasah ketiga fondasi tersebut sejak dini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Dalam Negeri dalam mempersiapkan sumber daya manusia pemerintahan yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi kompleksitas tata kelola daerah. Dengan bekal ideologi, strategi, dan taktik, diharapkan para lulusan IPDN tidak hanya menjadi administrator yang cakap, tetapi juga negarawan yang mampu menjaga kepercayaan publik.