Rahayu Saraswati Desak Penguatan Sistem Perlindungan TPPO

JAKARTA — Ketua Umum JarNas APO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo melontarkan desakan darurat, menit lalu. Sistem nasional perlindungan korban perdagangan orang wajib diperkuat segera.

Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Pertemuan Nasional Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO) 2026. Ratusan relawan, aktivis, dan pemangku kepentingan hadir.

Sistem Nasional Terpadu Mendesak

Rahayu menegaskan perlindungan korban tak bisa lagi berjalan parsial. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga selama ini.

“Kita butuh sistem terpadu. Deteksi dini, evakuasi cepat, hingga pemulangan harus satu komando,” ujarnya.

• Deteksi dini di titik rawan: bandara, pelabuhan, dan wilayah perbatasan.
• Evakuasi cepat dengan protokol tetap yang melibatkan kepolisian dan dinas sosial.
• Pemulangan terkoordinasi agar korban tak telantar di negara transit.

Ia juga meminta kementerian terkait duduk bersama merancang peta jalan perlindungan korban. “Jangan ada lagi korban jatuh karena sistem kita lamban,” kata Rahayu.

Kelompok Rentan Jadi Sasaran Utama

Data yang dihimpun tim JarNas APO menunjukkan lonjakan kasus pada kelompok rentan. Perempuan dan anak menjadi korban dominan dalam perdagangan orang transnasional.

2.300 kasus TPPO dilaporkan sepanjang 2025, naik 15% dari tahun sebelumnya. Modus baru terus bermunculan: lowongan kerja palsu, adopsi ilegal, hingga penipuan daring.

“Pelaku memanfaatkan kemiskinan dan rendahnya literasi digital,” ujar Rahayu. “Sistem perlindungan harus menjangkau desa-desa.”

Komitmen Nasional Digaungkan

Pertemuan Nasional APO 2026 menjadi momentum konsolidasi. Seluruh peserta menyepakati empat langkah prioritas:

• Pembentukan satgas perlindungan korban di 34 provinsi.
• Peningkatan anggaran rehabilitasi korban TPPO.
• Pendidikan publik masif tentang modus perdagangan orang.
• Kerja sama internasional untuk penegakan hukum lintas negara.

Rahayu menutup pidatonya dengan seruan siaga. “Kita semua garda terdepan. Jangan biarkan satu pun warga negara menjadi korban perdagangan,” tegasnya.

Pertemuan akan berlanjut besok dengan fokus pada implementasi sistem perlindungan yang diusulkan. Perkembangan akan terus dipantau.