DPRD Kotawaringin Barat Panggil UP3 PLN Soal Padam Bergilir

PANGKALAN BUN — Komisi C DPRD Kotawaringin Barat mengambil langkah tegas. Sorotan tajam diarahkan ke meja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun, yang resmi dipanggil untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait pemadaman bergilir yang terus membayangi wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya.

Pemanggilan ini bukan sekadar rapat dengar pendapat biasa. Ini adalah respons langsung terhadap luapan kekecewaan publik yang kian memanas. Tim redaksi Beritatercepat memperoleh konfirmasi bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup di gedung DPRD setempat, dengan agenda tunggal: mendesak transparansi total dari pihak PLN.

Fakta kunci yang mewarnai pemanggilan ini:

Analisis: Mengapa Listrik Padam Tanpa Kepastian?

Pola pemadaman bergilir di Kotawaringin Barat bukan sekadar gangguan teknis biasa. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dugaan sementara mengarah pada defisit pasokan daya yang dipicu oleh kombinasi faktor: pemeliharaan pembangkit yang molor, keterbatasan interkoneksi transmisi, serta lonjakan beban puncak di musim kemarau. Seorang pengamat energi dari Universitas Palangka Raya yang enggan disebutkan namanya menilai, “Jika ini terus berlangsung tanpa mitigasi cepat, kredibilitas PLN sebagai penyedia listrik andal akan jebol di mata pelaku usaha kecil. Mereka butuh kepastian, bukan sekadar permintaan maaf.”

Dampak sektoral mulai terukur. UMKM kuliner yang mengandalkan lemari pendingin melaporkan kerugian bahan baku, sementara sektor jasa seperti fotokopi dan percetakan terpaksa menolak pesanan. Angka pasti kerugian masih dihimpun, namun Asosiasi Pengusaha Mikro Kobar menyebut potensi kerugian mencapai Rp200–500 ribu per jam untuk usaha skala kecil-menengah di pusat kota Pangkalan Bun.

Langkah Politik dan Respons PLN

Di dalam ruang rapat, Komisi C DPRD Kobar menekankan tiga tuntutan utama: (1) pemaparan lengkap penyebab teknis pemadaman, (2) jadwal pasti normalisasi pasokan, dan (3) mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak sesuai regulasi. “Kami tidak ingin sekadar ceremonial hearing. Harus ada output konkret yang bisa dirasakan warga paling lambat dua pekan ke depan,” tegas salah satu anggota Komisi C yang hadir.

Pihak UP3 PLN Pangkalan Bun belum memberikan pernyataan tertulis hingga berita ini diturunkan. Namun, sinyalemen internal menyebutkan bahwa manajemen tengah menyiapkan load-shedding schedule yang lebih transparan serta mengupayakan tambahan suplai dari sistem interkoneksi Kalimantan. Tekanan politik dari DPRD Kobar menjadi katalis yang mempercepat langkah tersebut.