Balikpapan Macet Parah, DPRD Kaltim Dorong Transportasi Massal Segera Hadir

BALIKPAPAN — Kemacetan di Kota Balikpapan kian mencekik. Data terbaru dinas perhubungan mencatat lonjakan volume kendaraan hingga 17% dalam enam bulan terakhir, sementara ruas jalan utama tak lagi mampu menampung beban. Kondisi ini memaksa anggota DPRD Kalimantan Timur angkat bicara dengan paket usulan darurat.

"Kita sudah di titik kritis. Kalau tidak ada lompatan infrastruktur dan transportasi massal dalam dua tahun ke depan, Balikpapan akan lumpuh total," ujar Andi Satya Adi Saputra, anggota Komisi III DPRD Kaltim, dalam sesi dengar pendapat kemarin sore.

Ruas Vital Tersumbat

Dari pantauan Beritatercepat, kemacetan harian kini tak hanya terjadi di Jalan Sudirman dan MT Haryono, tetapi sudah merambat ke jalan-jalan kolektor seperti Jalan Mulawarman dan kawasan Balikpapan Baru. Waktu tempuh dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman ke pusat kota membengkak dari 30 menit menjadi hampir 2 jam pada jam sibuk.

• Volume kendaraan pribadi naik 17% pasca-pandemi dan pembukaan kawasan industri baru.
• Angkutan umum konvensional turun 12% dalam dua tahun, warga beralih ke motor dan mobil pribadi.
• 3 ruas strategis — Jl. Sudirman, Jl. MT Haryono, dan Jl. Marsma Iswahyudi — kini masuk kategori “macet total” pada pukul 07.00–09.00 dan 16.00–19.00 WITA.

Usulan DPRD: BRT, LRT, dan Restrukturisasi Terminal

Satya membeberkan tiga rekomendasi utama yang menurutnya sudah dikaji bersama pakar transportasi dan Bappeda. “Ini bukan wacana lagi, ini sudah harus masuk RPJMD perubahan,” tegasnya.

"Prioritas pertama adalah jalur BRT (Bus Rapid Transit) dengan lajur khusus. Lalu kita siapkan studi kelayakan LRT ring Balikpapan. Dan yang paling cepat bisa jalan—restrukturisasi terminal dan feeder berbasis aplikasi untuk memutus ketergantungan kendaraan pribadi," paparnya.

Anggota dewan itu juga menyinggung potensi pendanaan dari pusat melalui skema KPBU karena posisi Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. “Dana Otsus Kaltim juga bisa dioptimalkan untuk subsidi angkutan massal,” imbuhnya.

Respons Pemkot: “Segera Terapkan Sistem Satu Arah Permanen”

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, saat dikonfirmasi, menyatakan pihaknya sedang menggodok rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (SSA) permanen di lima ruas guna mengurangi titik konflik. “Uji coba akan dimulai bulan depan. Kami juga koordinasi dengan pusat untuk percepatan terminal terpadu,” ujarnya.

Namun, pengamat transportasi Universitas Balikpapan meragukan solusi tambal sulam. “SSA hanya memindahkan macet. Yang dibutuhkan adalah peralihan moda massif dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal yang nyaman dan tepat waktu,” kata Dr. Irma Fitriani, dosen perencanaan kota.

Target 2026: 30% Pengguna Transportasi Massal

Satya mengungkapkan target ambisius yang harus dipatok: 30% perjalanan harian menggunakan angkutan umum pada 2026. Saat ini angkanya baru sekitar 7%. Untuk itu, ia mendorong penerapan push policy seperti parking management ketat, electronic road pricing di kawasan padat, dan integrasi rute pengumpan.

“Kalau tidak ada paksaan untuk beralih, warga akan terus memilih mobil pribadi meski jalan sudah macet. Kota seperti Jakarta sudah membuktikan, tanpa push policy, penambahan jalan hanya memicu lebih banyak kendaraan,” tandasnya.

Sementara itu, warga Balikpapan berharap solusi konkret segera dijalankan. “Saya setiap hari dari Gunung Sari ke Balikpapan. Dulu 20 menit, sekarang bisa sejam lebih. Kalau ada bus nyaman dan bisa tepat waktu, saya pasti tinggalkan motor,” ujar Rizal, seorang pekerja swasta.

Dengan tekanan yang terus menggunung, mata publik kini tertuju pada Pemkot dan DPRD untuk tidak sekadar mengeluarkan rekomendasi, melainkan mengeksekusi proyek transportasi massal yang sudah lama dinanti. Warga Balikpapan tak bisa menunggu lebih lama lagi.