Kukar — Kejati Limpahkan 7 Berkas Korupsi Tambang, Rugi Rp 6,85 T

SAMARINDA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur resmi melimpahkan tujuh berkas perkara dugaan korupsi pertambangan ilegal di area lahan transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke Pengadilan Negeri Samarinda. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 6,85 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.

Fakta kunci yang terungkap:

Pelimpahan berkas ini merupakan puncak penyidikan selama 14 bulan yang dilakukan Kejati Kaltim setelah menerima laporan masyarakat dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Kepala Kejati Kaltim dalam konferensi pers menegaskan bahwa penyidik telah mengantongi bukti kuat aliran dana hasil tambang ilegal ke rekening tersangka, termasuk bukti pembelian aset mewah berupa properti di Jakarta dan luar negeri. "Kami optimistis dakwaan yang disusun mampu membuktikan perbuatan melawan hukum yang terstruktur dan sistemik," ujarnya.

Modus operandi yang dibongkar Kejati menunjukkan bahwa para tersangka merekayasa program transmigrasi untuk mengakuisisi lahan secara murah. Lahan yang seharusnya diberikan kepada keluarga transmigran justru dikuasai oleh perusahaan tambang milik tersangka investor tanpa melalui proses lelang atau izin resmi pertambangan. Aktivitas tambang kemudian beroperasi dengan kedok pembersihan lahan untuk permukiman transmigrasi. Sepanjang 2017–2023, produksi batu bara dari lahan itu diduga mencapai lebih dari 8 juta metrik ton dengan nilai penjualan diperkirakan melebihi Rp 12 triliun. Kerugian negara Rp 6,85 triliun dihitung dari selisih kewajiban royalti, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak yang tidak dibayarkan.

Analisis: Celah Tata Kelola Transmigrasi yang Dieksploitasi

Kasus ini kembali menguak lemahnya pengawasan lintas sektor pada kawasan transmigrasi. Program transmigrasi seringkali berada di lokasi strategis dengan potensi sumber daya alam tinggi, namun regulasi pemanfaatan lahan pasca-penempatan transmigran kerap tumpang tindih dengan izin pertambangan. Dalam perkara Kukar, tidak adanya mekanisme verifikasi lapangan berkala oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi membuat lahan tidur transmigrasi mudah dikonversi menjadi tambang liar.

“Ini bukan sekadar korupsi biasa, tapi kejahatan lingkungan hidup terstruktur yang mengabaikan hak-hak rakyat kecil,” kata pakar hukum pidana Universitas Mulawarman, Dr. Hery Susanto, saat dimintai tanggapan. “Nilai kerugian Rp 6,85 triliun harus ditagih maksimal melalui pidana tambahan uang pengganti, termasuk merampas aset hasil kejahatan.”

Berkas yang sudah dilimpahkan mencakup dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup, serta dakwaan subsidiari Pasal 3 UU Tipikor. Kejati juga akan menerapkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengingat aktivitas tambang merusak kawasan penyangga hutan tropis. Sidang perdana dijadwalkan paling lambat dua pekan setelah pelimpahan. Pengamat memperkirakan proses hukum akan menjadi ujian transparansi peradilan tipikor di daerah, sekaligus momentum perbaikan tata kelola lahan transmigrasi agar tidak kembali menjadi bulan-bulanan mafia tambang.