Tolak Paham Neolib, Menko Pangan Tegaskan Negara Harus Berpihak pada Petani dan Nelayan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah akan selalu berpihak kepada petani dan nelayan Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan keadilan sosial dan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Zulhas menolak mentah-mentah paham neoliberalisme yang kerap dijadikan landasan dalam kebijakan pasar bebas.

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), Zulhas menyampaikan pandangannya bahwa konsep swasembada dalam konteks pasar bebas tidaklah relevan. Ia mengkritik pandangan yang menilai bahwa dalam pasar bebas, yang terpenting adalah memiliki uang, bukan kemampuan memproduksi sendiri. Menurutnya, paham liberal seperti itu tidak cocok diterapkan di Indonesia karena berpotensi menciptakan ketimpangan yang semakin dalam.

"Ini kalau diteruskan, bisa saja kita maju, tapi bisa seperti bubble," ujar Zulhas di hadapan para peserta rapat.

Zulhas menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai penyeimbang dalam mekanisme pasar. Keberpihakan kepada petani dan nelayan harus diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan konkret, seperti perlindungan harga, kemudahan akses terhadap sarana produksi, hingga jaminan pemasaran hasil panen dan tangkapan. Menko Pangan juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada produk impor.

Negara Bukan Sekadar Wasit

Dalam paparannya, Zulhas mengibaratkan negara bukan sekadar wasit yang hanya mengawasi jalannya pertandingan ekonomi. Lebih dari itu, negara harus aktif menjadi pemain yang melindungi warga negaranya dari kerasnya persaingan global. Ia mengingatkan bahwa neoliberalisme yang mengagungkan mekanisme pasar tanpa intervensi seringkali mengorbankan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perikanan.

Laporan media kami dari lokasi acara menyebutkan, Zulhas menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor pangan dan maritim, namun potensi itu hanya bisa optimal jika negara memberikan dukungan penuh. Ia menyontohkan, di banyak negara maju justru pemerintahnya sangat protektif terhadap petani dan nelayan mereka, sementara Indonesia acap kali terjebak dalam narasi pasar bebas yang merugikan produsen lokal.

Menko Pangan juga menyoroti paradoks di mana Indonesia kaya akan sumber daya laut namun masih mengimpor ikan, atau memiliki lahan pertanian luas namun mengimpor beras dan jagung. Kondisi ini, katanya, adalah buah dari kebijakan yang tidak berpihak dan lemahnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, agenda swasembada pangan yang digaungkan pemerintah saat ini harus dijalankan dengan serius dan terukur.

Di akhir sambutannya, Zulhas mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk bersinergi dalam memperkuat sektor pangan dan perikanan. Ia optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat dan keberpihakan yang nyata, Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan, tanpa harus tunduk pada arus neoliberalisme global.