Tilap Duit Lelang Rp 2 Miliar, Mantan Ketua PN Kudus Dipecat

Jakarta - Dunia peradilan Indonesia kembali terguncang oleh ulah oknum hakim. Seorang mantan pimpinan pengadilan negeri dijatuhi sanksi terberat setelah terbukti menyelewengkan uang miliaran rupiah. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi memberhentikan secara tidak hormat mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW.

Sidang putusan etik yang digelar di gedung Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 23 Juni 2026, mengungkap fakta kelam. Terlapor SW dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dana titipan yang seharusnya digunakan untuk membeli objek lelang. Putusan tegas ini merupakan hasil kolaborasi pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY).

Kronologi Penggelapan Dana Lelang

Berdasarkan penelusuran media kami, kasus ini bermula pada tahun 2022 silam. Saat itu, seorang pelapor berinisial LHS menitipkan uang senilai Rp 2 miliar kepada SW. Dana tersebut secara spesifik ditujukan sebagai biaya pembelian sebidang objek lelang yang berada di wilayah Kudus. Sebagai seorang hakim yang saat itu menjabat sebagai ketua pengadilan, SW seharusnya menjaga amanah tersebut dengan integritas tinggi.

Namun, fakta persidangan menunjukkan sebaliknya. Alih-alih menyalurkan uang tersebut sesuai peruntukannya, SW justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Terlapor menggunakan dana fantastis itu untuk membiayai berbagai keperluan pribadinya. Tindakan ini jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, khususnya terkait prinsip integritas, kejujuran, dan profesionalitas.

Pertimbangan dan Putusan MKH

"Di mana seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembelian objek lelang di Kudus, namun Terlapor SW justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi," demikian bunyi petikan pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim yang dikutip dari laman resmi MA.

Majelis menilai bahwa perbuatan SW tidak hanya merugikan pelapor secara materiil, tetapi juga mencoreng wajah institusi peradilan secara keseluruhan. Publik menaruh harapan besar agar para penegak hukum, terutama hakim, menjadi benteng terakhir keadilan yang bersih. Namun, tindakan oknum seperti SW justru merusak kepercayaan tersebut secara sistematis. Majelis Kehormatan Hakim tidak menemukan adanya faktor yang meringankan bagi Terlapor sehingga sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dianggap sebagai putusan yang paling proporsional.

Dengan putusan ini, SW resmi kehilangan seluruh hak dan statusnya sebagai hakim. Sanksi etik pemberhentian tetap ini menjadi sinyal kuat dari pimpinan lembaga yudikatif bahwa tidak ada tempat bagi para koruptor dan pelaku penggelapan di tubuh Mahkamah Agung. Lembaga peradilan terus berupaya membersihkan diri demi memulihkan marwah dan keadilan di mata masyarakat.