Bogor — KAI Tutup Permanen Perlintasan Liar Sukaresmi

PT KAI Daop 1 Jakarta resmi menutup permanen perlintasan liar yang kerap digunakan warga untuk menyeberangi rel di KM 49+8/9, petak antara Stasiun Cilebut dan Stasiun Bogor, Kelurahan Sukaresmi, Kota Bogor, Kamis pagi (9/7/2026). Langkah ini ditempuh tanpa kompromi guna menekan risiko kecelakaan yang sudah berulang kali mengancam pengguna jalan dan penumpang kereta api. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menegaskan penutupan bersifat total dan tidak memberikan akses alternatif di titik yang sama.

Berikut poin kunci penutupan yang wajib dicatat:

• Lokasi: KM 49+8/9, petak Cilebut–Bogor, Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor.
• Waktu: Kamis, 9 Juli 2026, pagi hari.
• Status: Permanen, tidak ada lagi akses menyeberang di titik ini.
• Tujuan: Mencegah kecelakaan fatal bagi pengguna jalan dan pengguna jasa kereta api.

Kronologi Penutupan dan Lokasi Strategis

Penutupan tidak terjadi tiba-tiba. Pantauan petugas KAI selama tiga bulan terakhir menunjukkan lonjakan aktivitas penyeberangan liar di KM 49+8/9, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Titik ini berada di area padat permukiman, sehingga warga menjadikannya jalan pintas menuju pasar dan sekolah. Menurut Franoto Wibowo, KAI telah memasang rambu larangan dan memberikan sosialisasi sejak April 2026, tetapi tingkat kepatuhan hanya sebesar 38% berdasarkan survei visual petugas. Akhirnya, Rabu malam, tim infrastruktur Daop 1 memasang barikade beton dan pagar pengaman permanen sepanjang 60 meter di kedua sisi rel. Besoknya, Kamis pagi, akses dinyatakan resmi tertutup.

“Kami tidak bisa lagi mengandalkan imbauan. Setiap hari ada 80–100 penyeberang ilegal di titik ini, padahal frekuensi kereta mencapai 42 perjalanan per hari. Ini kombinasi mematikan,” kata Franoto saat dikonfirmasi. Petak Cilebut–Bogor memang termasuk koridor sibuk KRL Commuter Line dengan headway rata-rata 15 menit pada jam puncak. Kecepatan kereta saat melintas di segmen lurus ini bisa menyentuh 70 km/jam, sehingga waktu reaksi masinis sangat minim jika ada penyeberang tiba-tiba muncul.

Ancaman Kecelakaan dan Data Keselamatan

Kecelakaan di perlintasan liar masih menjadi momok utama keselamatan perkeretaapian. Data internal KAI Daop 1 menunjukkan tren penurunan setelah gencarnya program penutupan permanen, tetapi angka korban jiwa masih memprihatinkan. Berikut perbandingan data tiga tahun terakhir:

Meski data 2026 menunjukkan perbaikan signifikan, risiko di Sukaresmi tidak bisa diremehkan. Titik ini masuk dalam peta hitam (black spot) KAI karena berulang kali terjadi nyaris tabrakan (near miss) yang terekam CCTV lokomotif. “Penutupan permanen perlintasan liar adalah intervensi paling efektif untuk menekan fatalitas. Tidak ada kompromi antara nyawa dan kenyamanan memotong rel,” ujar Dr. Andi Prasetyo, pengamat keselamatan transportasi dari Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa studi di Daop 1 membuktikan setiap penutupan satu titik liar menurunkan peluang kecelakaan hingga 23% di radius 5 kilometer.

Respons Masyarakat dan Alternatif Akses

Penutupan ini tentu menimbulkan gejolak. Warga Sukaresmi yang terbiasa memanfaatkan perlintasan liar mengaku kesulitan karena harus memutar hingga 1,2 kilometer menuju perlintasan resmi terdekat di KM 49+2, yang dilengkapi palang pintu dan penjaga. Seorang warga, Siti (42), mengeluh, “Sekarang ke pasar naik ojek online, ongkosnya jadi dobel. Tapi saya paham ini soal keselamatan, apalagi anak-anak sering main di sekitar rel.”

KAI berjanji akan mengakselerasi pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dekat Stasiun Cilebut sebagai solusi jangka menengah. Franoto menyebut target penyelesaian JPO pada Oktober 2026, bersamaan dengan program nasional penghilangan 100 perlintasan liar sebidang. Hingga 9 Juli 2026, Daop 1 telah menutup 31 perlintasan liar dari total 46 titik yang terdata, atau sekitar 67% target. “Kami kejar zero crossing ilegal di seluruh Daop 1 pada akhir 2027,” tegasnya.

Sementara itu, patroli rutin akan digencarkan bersama satuan pengamanan (Polsuska) untuk mencegah warga membuka kembali paksa akses yang sudah ditutup. Sanksi pidana menanti bagi perusak fasilitas keselamatan perkeretaapian, mengacu pada UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp15 juta.