Satgas PRR Siapkan 2 Skema Pendanaan Baru untuk Kebut Penyediaan Huntap

Beritatercepat.com — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tengah menyiapkan dua usulan kebijakan strategis guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan mendesak ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat rangkaian bencana yang melanda wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, kedua usulan kebijakan tersebut mencakup pemanfaatan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan untuk pembangunan huntap. Usulan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam proses rehabilitasi pascabencana.

"Kami mengusulkan agar mekanisme DSP BNPB dapat digunakan untuk mendukung pembangunan huntap secara in-situ maupun ex-situ mandiri. Kedua skema ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan pembangunan huntap secara terpusat atau komunal," ujar Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pendekatan in-situ dan ex-situ mandiri memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka di lokasi awal atau di tempat relokasi yang telah ditentukan secara swakelola. Meski demikian, skema ini menuntut pengawasan ketat agar kualitas bangunan tetap sesuai standar dan tidak terjadi penyimpangan dana. Satgas PRR bersama BNPB akan menyusun pedoman teknis yang jelas untuk memastikan setiap tahapan berjalan akuntabel.

Penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap juga menjadi sorotan utama. Harga material bangunan yang fluktuatif di daerah bencana seringkali membuat biaya riil pembangunan melebihi nilai bantuan yang ditetapkan. Dengan penyesuaian ini, Satgas PRR berharap masyarakat dapat menyelesaikan pembangunan rumah mereka tanpa terbebani kekurangan dana di tengah jalan.

Hingga saat ini, ribuan keluarga di ketiga provinsi tersebut masih menempati hunian sementara (huntara) yang kondisinya semakin memprihatinkan seiring berjalannya waktu. Penyediaan huntap menjadi prioritas utama mengingat musim penghujan yang terus mengintai, berpotensi memperburuk situasi pengungsian dan memicu masalah kesehatan.

Program percepatan ini, menurut laporan media kami, akan mulai diimplementasikan begitu kedua usulan kebijakan mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Satgas PRR menargetkan seluruh huntap dapat rampung dalam waktu satu tahun ke depan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal secara layak dan bermartabat.