Saipul Bahri Desak 31 Puskesmas Medan Rampung Tepat Waktu

MEDAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan memastikan pembangunan serta renovasi 31 Puskesmas di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu rampung sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Tekanan politik ini muncul di tengah kekhawatiran publik bahwa proyek layanan dasar tersebut berpotensi molor akibat proses tender ulang dan kendala teknis di lapangan.

Pernyataan politikus Fraksi NasDem itu disampaikan menanggapi penegasan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meninjau tiga lokasi pembangunan Puskesmas pada Kamis (23/9/2026). Ketiga fasilitas kesehatan yang ditinjau adalah UPT Puskesmas Medan Tuntungan, UPT Puskesmas Glugur Darat, dan UPT Puskesmas Rengas Pulau. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota memberikan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Perkimcikataru, Jhon Lase, agar tidak ada satu pun proyek yang melewati jadwal kontrak.

"Apa yang ditegaskan Wali Kota Medan kepada Kadis Perkimcikataru Jhon Lase itu benar. Jangan karena dilakukan tender ulang, pembangunan Puskesmas terlambat penyelesaiannya," tegas Saipul saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).

Menurut Saipul, proses tender ulang maupun persoalan teknis tidak boleh dijadikan dalih atas keterlambatan pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menilai keterlambatan satu proyek Puskesmas berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, terutama di kawasan padat penduduk yang selama ini mengandalkan layanan primer.

Kronologi Tekanan Politik dan Pengawasan Proyek

Dinamika pengawasan proyek kesehatan Kota Medan dalam beberapa hari terakhir bergerak cepat. Berikut urutan peristiwanya:

1. Kamis (23/9/2026) — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung tiga lokasi pembangunan Puskesmas: UPT Puskesmas Medan Tuntungan, UPT Puskesmas Glugur Darat, dan UPT Puskesmas Rengas Pulau.
2. Kamis (23/9/2026) — Wali Kota memberi instruksi keras kepada Kadis Perkimcikataru Jhon Lase agar seluruh proyek selesai tepat waktu.
3. Jumat (25/9/2026) — Saipul Bahri menyatakan dukungan penuh atas instruksi Wali Kota dan meminta pengawasan lapangan diperketat.
4. Tahap berikutnya — Dinas Perkimcikataru diwajibkan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan berlaku, khususnya di UPT Puskesmas Rengas Pulau.

Saipul menekankan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan dijalankan maksimal. Artinya, jika ditemukan indikasi pembiaran keterlambatan, Komisi I tidak akan segan memanggil pihak pelaksana proyek dan meminta penjelasan resmi. "Pengawasan ketat bukan sekadar formalitas, tapi jaminan bahwa anggaran rakyat benar-benar berbuah layanan kesehatan," ujar alumni Universitas Sumatera Utara itu.

Data Proyek dan Potensi Dampak Keterlambatan

Dari informasi yang dihimpun, skala pekerjaan yang harus dituntaskan Dinas Perkimcikataru cukup besar. Sebanyak 31 Puskesmas tersebar di berbagai kecamatan di Kota Medan dengan status pembangunan baru maupun renovasi. Berikut gambaran ringkasnya:

Anggota DPRD Medan itu juga mengingatkan bahwa keterlambatan proyek berimplikasi pada serapan anggaran daerah. Jika pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun anggaran, risiko pembengkakan biaya dan sisa kontrak yang tidak terserap akan menjadi beban APBD tahun berikutnya.

Respons dan Langkah Lanjutan

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perkimcikataru belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait percepatan proyek. Namun, instruksi Wali Kota dinilai sudah cukup jelas: tidak ada toleransi bagi keterlambatan. Saipul berjanji akan terus mengawal perkembangan di lapangan dan meminta laporan berkala dari mitra kerja di eksekutif.

Bagi warga Medan, kelanjutan proyek ini menjadi ujian nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan primer. Publik kini menanti apakah 31 Puskesmas benar-benar rampung tepat waktu, atau justru menjadi deretan proyek mangkrak yang merugikan masyarakat luas.