MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara terbuka mengakui bahwa ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini masih bergulat dengan sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari banjir yang kerap merendam permukiman, aksi geng motor yang meresahkan, praktik korupsi, kemacetan kronis, hingga persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang belum tuntas.
Pengakuan tersebut disampaikan Rico saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Taman Stadion Teladan, Minggu (27/9/2026) malam. Di hadapan ribuan warga yang memadati stadion bersejarah itu, ia menegaskan bahwa pembenahan kota tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian.
“Kita harus jujur, Kota Medan masih memiliki banyak masalah. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan dan dukungan seluruh masyarakat untuk sama-sama memperbaikinya,” tegas Rico.
Menurutnya, peringatan Maulid bukan sekadar momentum meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, melainkan juga kesempatan merefleksikan kondisi kota dan memperkuat kepedulian warga terhadap lingkungan serta pembangunan. Ia menyebut kehadiran masyarakat dari berbagai kecamatan sebagai sinyal positif bahwa kolaborasi lintas wilayah masih mungkin dibangun.
Daftar Persoalan yang Diakui Belum Tuntas
Dalam pidatonya, Rico merinci sejumlah bidang yang menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah dan masyarakat. Berikut poin-poin utama yang ia sebutkan:
- Banjir yang masih menjadi langganan di sejumlah titik kota, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.
- Geng motor yang meresahkan warga dan mengancam rasa aman di ruang publik.
- Korupsi yang dinilai masih menjadi penyakit birokrasi dan menghambat pelayanan publik.
- Kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
- Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan intervensi serius agar kesejahteraan warga meningkat.
Rico menilai peringatan Maulid menjadi momen strategis untuk menyatukan energi kolektif warga. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir, sembari menekankan bahwa Pemko Medan masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan dukungan semua pihak.
Mengapa Kolaborasi Warga Menjadi Kunci
Pengamat kebijakan publik menilai pengakuan terbuka seorang kepala daerah soal masalah kotanya merupakan langkah awal yang sehat dalam tata kelola pemerintahan. “Kepala daerah yang berani menyebut persoalan secara jujur biasanya lebih mudah membangun legitimasi untuk mengambil kebijakan sulit, termasuk penertiban dan penegakan aturan,” ujar seorang akademisi ilmu pemerintahan di Medan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengakuan tanpa aksi akan cepat kehilangan kepercayaan publik. Menurutnya, persoalan seperti banjir dan kemacetan menuntut perencanaan jangka panjang, bukan sekadar program seremonial. Sementara persoalan korupsi dan geng motor menuntut konsistensi penegakan hukum serta penguatan pengawasan internal.
Berikut gambaran umum area persoalan yang disebut Rico dan sifat penanganan yang dibutuhkan:
| Persoalan | Sifat Penanganan | Pemangku Kepentingan Utama |
|---|---|---|
| Banjir | Jangka panjang (infrastruktur drainase) | Pemko, BWS, warga |
| Geng motor | Penegakan hukum dan pembinaan remaja | Polrestabes, Pemko, sekolah |
| Korupsi | Pengawasan dan reformasi birokrasi | Inspektorat, KPK, masyarakat |
| Kemacetan | Rekayasa lalu lintas dan transportasi publik | Dishub, Pemko, warga |
| Ekonomi dan lapangan kerja | Pemberdayaan UMKM dan investasi | Pemko, pelaku usaha, komunitas |
Dengan mengangkat tema refleksi kota dalam peringatan keagamaan, Rico tampaknya berupaya menyatukan narasi spiritual dan pembangunan. Pendekatan ini dinilai relevan di kota yang mayoritas penduduknya religius, sekaligus menjadi kanal efektif untuk menyampaikan pesan kebijakan kepada masyarakat luas.
Langkah Selanjutnya yang Ditunggu Warga
Publik kini menanti apakah seruan kolaborasi tersebut diikuti dengan program konkret yang terukur. Sejumlah warga yang hadir menyambut baik ajakan Rico, namun berharap janji perbaikan tidak berhenti di panggung seremonial. Mereka menuntut transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta kanal pengaduan yang benar-benar berfungsi.
Jika kolaborasi yang digaungkan mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata, Medan berpeluang keluar dari lingkaran persoalan lama. Sebaliknya, tanpa tindak lanjut yang konsisten, daftar masalah yang disebut Rico hanya akan menjadi catatan tahunan yang terus berulang.
Comments (0)