Rikwanto Kecam Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Besar

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto melontarkan kecaman keras terhadap lambannya penanganan sejumlah kasus korupsi besar oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senin (10/6). Rikwanto menyoroti beberapa perkara yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, meski sudah bertahun-tahun bergulir.

Kinerja Aparat Dipertanyakan

Rikwanto secara khusus menyebut kasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Ia menegaskan, publik sudah menanti kejelasan dan transparansi dari proses hukum yang berjalan.

“Masyarakat sudah sangat geram. Mereka ingin melihat keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekadar wacana,” ujar Rikwanto dengan nada tegas.

Ia meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses penyidikan. Menurutnya, lambatnya penanganan hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Data Kasus Mangkrak

Dalam paparannya, Rikwanto mengungkapkan data bahwa terdapat lebih dari 10 kasus besar yang statusnya masih menggantung. Beberapa di antaranya sudah memasuki tahun kelima tanpa penetapan tersangka yang jelas.

“Ini sangat disayangkan. Seolah ada kekuatan besar yang membuat kasus-kasus ini jalan di tempat,” tambah politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Ia tidak merinci kasus mana yang dimaksud. Namun, ia memastikan Komisi III akan memanggil pimpinan lembaga penegak hukum dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan langsung.

Desakan Publik Menguat

Rikwanto mengakui, tekanan publik melalui media sosial dan aksi demonstrasi semakin meningkat. Ia menilai hal itu sebagai cerminan kekecewaan yang sudah memuncak.

“Kita tidak bisa tutup mata. Aspirasi rakyat harus didengar. Kalau tidak, jangan heran jika muncul ketidakpercayaan total terhadap hukum di negeri ini,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan dengan serius. Komisi III, kata dia, tidak akan segan menggunakan hak interpelasi jika diperlukan.

Komitmen Pengawasan

Rikwanto menegaskan, Komisi III akan terus memantau setiap perkembangan penanganan kasus. Ia berjanji akan membawa aspirasi masyarakat ke dalam forum resmi dewan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan kami perketat. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung maupun KPK terkait kritik Rikwanto.

Baca juga:

• Mahathir Mohamad Rayakan Ulang Tahun ke-101, Warisan Abadi Seorang Visioner
• Investasi Perak Makin Populer, Pahami Dulu Untung dan Ruginya