MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penegasan ini disampaikan Rico Waas saat memberikan Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (21/9/2026).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, para Wakil Ketua DPRD, segenap Anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. Agenda tersebut menjadi momen krusial bagi eksekutif untuk menjawab berbagai sorotan legislatif terhadap rencana perubahan anggaran tahun depan.
Enam Isu Strategis Jadi Sorotan Fraksi DPRD
Dalam tanggapannya, Rico menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Isu-isu tersebut mencakup pendapatan daerah, penanganan banjir, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, hingga arah pembangunan kawasan Medan Bagian Utara. Menurut Rico, seluruh masukan fraksi telah dicatat dan menjadi bagian dari pertimbangan penyusunan kebijakan anggaran.
Terkait sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026, Rico menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan perubahan asumsi makro dan realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun. Ia menegaskan bahwa penyesuaian target bukan bentuk pesimisme, melainkan langkah realistis agar proyeksi anggaran tidak menimbulkan defisit fiskal di akhir tahun.
Rico juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Pemerintah kota, lanjutnya, mengalokasikan porsi signifikan untuk normalisasi drainase, perbaikan pompa air, serta revitalisasi sistem pengendalian banjir di sejumlah titik rawan. "Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, tidak bisa parsial," tegasnya di hadapan forum paripurna.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kawasan Medan Utara
Rico memaparkan bahwa P-APBD 2026 menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama karena menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Perbaikan jalan lingkungan, jembatan, dan fasilitas umum direncanakan tersebar di seluruh kecamatan dengan penekanan pada wilayah yang selama ini tertinggal.
Di sektor pendidikan, pemerintah kota mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana belajar, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Menurut Rico, investasi sumber daya manusia menjadi kunci daya saing kota dalam jangka panjang.
Sementara itu, pembangunan kawasan Medan Bagian Utara menjadi perhatian khusus. Rico menyebut bahwa wilayah tersebut memerlukan percepatan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dengan kawasan pusat kota. Kawasan Medan Utara dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru, mulai dari sektor perdagangan, perikanan, hingga konektivitas pelabuhan.
"P-APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian angka. Ini adalah instrumen untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga, khususnya di kawasan yang masih tertinggal seperti Medan Utara." — Rico Waas, Wali Kota Medan
Rincian Fokus Alokasi P-APBD 2026
| Bidang Prioritas | Fokus Program | Target Sasaran |
|---|---|---|
| Penanganan Banjir | Normalisasi drainase, perbaikan pompa | Titik rawan banjir berkurang |
| Infrastruktur | Jalan lingkungan, jembatan, fasilitas umum | Konektivitas antar kecamatan |
| Pendidikan | Rehab sekolah, sarana belajar, guru honorer | Kualitas SDM meningkat |
| Medan Utara | Percepatan pembangunan kawasan | Kesenjangan wilayah berkurang |
Dewan Apresiasi, Awasi Implementasi
Fraksi-fraksi DPRD menyambut baik komitmen pemerintah kota, namun menekankan pentingnya pengawasan implementasi. Anggota dewan meminta transparansi laporan realisasi anggaran per triwulan agar setiap program dapat dievaluasi secara berkala. Rico menyatakan kesiapannya membuka ruang dialog dengan legislatif guna memastikan P-APBD 2026 berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Dengan arah kebijakan tersebut, P-APBD Kota Medan 2026 diharapkan menjadi fondasi pembangunan yang lebih merata. Tantangan terbesar bukan pada penyusunan angka, melainkan pada kedisiplinan eksekusi di lapangan. Publik akan menilai apakah alokasi banjir, infrastruktur, pendidikan, dan Medan Utara benar-benar terwujud atau hanya berhenti sebagai dokumen anggaran.
Comments (0)