Proyek Kelandaian Terowongan Samarinda Mandek, Pemkot Prioritaskan Bayar Utang Daerah

SAMARINDA — Langit senja di atas Terowongan Jalan menampilkan siluet megah konstruksi yang telah lama dinanti warga. Lalu lintas melaju dua arah, menembus bukit yang dulu menjadi mimpi buruk pengendara. Namun di balik kemulusan akses tersebut, tersimpan kekhawatiran yang tak kunjung usai: proyek penataan lereng yang belum tuntas menjadi ancaman laten bagi para pengguna jalan. Buffy melaporkan langsung dari titik terjal di sisi selatan terowongan, di mana alat berat terparkir mati. Rumput liar mulai meninggi. Aktivitas pekerja tak lagi terdengar. Proyek lanjutan senilai puluhan miliar rupiah itu kini terkatung-katung, bukan karena masalah teknis, melainkan tersandung jurang bernama prioritas fiskal.

Struktur Utama Aman, Tapi Lereng Curam Mengintai

Jantung terowongan sepanjang kurang lebih 400 meter itu sendiri dinyatakan kokoh secara struktural. Dinding penyangga berdiri gagah, sistem drainase internal berfungsi optimal, dan pelat beton badan jalan belum menunjukkan gejala keretakan berarti. Inspeksi terakhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda memberikan lampu hijau untuk operasional penuh terowongan. Masalah bersarang di sisi luar. Kontur tanah asli di mulut terowongan masih menyisakan kemiringan ekstrem di atas 45 derajat. Tanpa penanganan geoteknik yang memadai—berupa terasering, shotcrete, atau dinding penahan tanah sistematis—potensi longsor saat curah hujan tinggi tetap menghantui.

"Body terowongan sudah tidak ada masalah. Justru yang kami khawatirkan itu area lereng di entrance selatan. Kalau dibiarkan terlalu lama tanpa perkuatan permanen, risiko abrasi tanah akan meningkat setiap musim hujan," ungkap Kabid Bina Marga PUPR Samarinda dalam sesi wawancara eksklusif.

Blokade Dana: Utang Daerah Jadi Komandan

Mengapa proyek vital ini mati suri? Jawabannya terletak pada APBD 2025 yang mengalami tekanan luar biasa. Pemerintah Kota Samarinda menghadapi kewajiban pembayaran cicilan utang daerah yang membengkak, warisan dari era pembangunan infrastruktur massif dua periode sebelumnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan bahwa pagu anggaran untuk proyek baru atau lanjutan—termasuk penataan lereng—harus tunduk pada Memorandum of Understanding (MoU) penjadwalan ulang utang dengan pihak kreditur. Prioritas utama adalah menjaga rasio debt service coverage ratio (DSCR) agar tidak jebol dan memicu sanksi dari Kementerian Keuangan. "Anggaran untuk infrastruktur penunjang memang masih tersedia, tetapi pagu indikatifnya belum bisa kami lepas karena mandatory spending utang berbunga tinggi harus diselesaikan dulu," jelas sumber internal TAPD yang enggan disebutkan namanya. Akibatnya, lelang paket pekerjaan kelandaian lereng yang semula dijadwalkan triwulan pertama 2025 terpaksa ditunda tanpa kepastian jadwal baru. Kontraktor pelaksana sebelumnya telah menyelesaikan mobilisasi parsial, namun kini memilih menarik mundur alat berat untuk menghindari biaya idle yang membengkak.

Skenario Darurat Jangka Pendek

Sambil menunggu keajaiban fiskal, Dinas PUPR menerapkan langkah mitigasi minim biaya. Tiga strategi darurat diaktifkan: • Pemasangan terpal kedap air di area rawan rembesan untuk memperlambat infiltrasi • Pembuatan saluran diversi darurat dari material lokal untuk mengalihkan limpasan permukaan • Pengintensifan patroli visual setiap 48 jam oleh tim pemeliharaan rutin Langkah-langkah ini, meskipun jauh dari ideal, diharapkan mampu menjaga stabilitas lereng selama masa transisi. Namun para ahli geoteknik dari Universitas Mulawarman memperingatkan bahwa solusi darurat bersifat sementara dan tidak bisa diandalkan lebih dari satu siklus musim hujan penuh.

Tensi Politik dan Harapan Silpa

Di lingkup politik lokal, tertundanya proyek ini mulai memantik friksi. Anggota Komisi III DPRD Samarinda mendesak Wali Kota untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif, termasuk mengajukan dana alokasi khusus (DAK) fisik tambahan atau mempercepat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa fraksi menaruh harapan pada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berjalan. Jika realisasi serapan di sektor lain rendah, peluang pengalihan anggaran ke proyek lereng masih terbuka tipis di perubahan APBD. Namun optimisme itu harus bertarung dengan kenyataan bahwa Silpa juga menjadi bancakan bagi pos-pos mendesak lainnya. Jalan tengah yang menyiksa ini meninggalkan warga dalam ambiguitas: terowongan beroperasi, tapi bayang-bayang longsor belum sirna sepenuhnya.