BALIKPAPAN — Proyek Pengendali Banjir Hulu DAS Ampal Terhambat Sengketa Lahan, Progres Baru 12 Persen

Proyek strategis pengendalian banjir di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Balikpapan, Kalimantan Timur, tersendat parah. Hingga saat ini, progres fisiknya baru menyentuh angka 12 persen, jauh dari target awal yang dicanangkan. Penyebab utama: sengketa pembebasan lahan yang tak kunjung menemui titik terang.

Kronologi Mandeknya Proyek Pengendalian Banjir

Berikut rangkaian peristiwa kunci yang membelit proyek vital ini:

1. Perencanaan dan Kick-Off Proyek (Awal 2024): Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di hulu DAS Ampal sebagai solusi permanen atas bencana banjir tahunan yang melanda wilayah hilir. Anggaran miliaran rupiah disiapkan.
2. Identifikasi Masalah Lahan (Pertengahan 2024): Tim teknis menemukan tumpang tindih klaim kepemilikan pada sejumlah bidang lahan inti yang akan dibangun bendungan penahan dan area retensi. Puluhan warga mengklaim hak atas tanah yang sama.
3. Kunjungan Cek Lapangan Wawali (Kamis, 30 Januari 2025): Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Ia menyaksikan langsung minimnya aktivitas alat berat dan menerima laporan detail soal kebuntuan pembebasan lahan ini dari pelaksana proyek.
4. Negosiasi Alot dengan Warga: Proses musyawarah antara pemerintah, tim appraisal, dan perwakilan warga berjalan di tempat. Selisih nilai ganti rugi dan klaim kepemilikan historis tanpa dokumen formal menjadi batu sandungan terbesar.
5. Ancaman Tenggat Waktu: Surat peringatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menegaskan, jika konstruksi tidak mencapai 40 persen pada pertengahan 2025, potensi banjir ekstrem di musim penghujan berikutnya akan melonjak hingga 70 persen, mengancam lebih dari 5.000 kepala keluarga di Balikpapan Selatan.

Dampak Keterlambatan pada Kawasan Hilir

Ratusan hektar kawasan permukiman padat penduduk di Balikpapan Selatan berada dalam risiko tinggi. Data BPBD mencatat, 3.400 rumah terendam dalam siklus banjir tahun lalu dengan kerugian material mencapai Rp12 miliar. Proyek hulu DAS Ampal dirancang untuk mereduksi debit air kiriman hingga 60 persen sebelum mencapai kawasan urban.

Data Kunci Proyek

Berikut fakta lapangan yang terekam dalam laporan proyek:

• Nama Proyek: Pengendalian Banjir Hulu DAS Ampal
• Lokasi: Kawasan Hulu Sungai Ampal, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara
• Progres Fisik Saat Ini: 12% (per 30 Januari 2025)
• Target Awal: Konstruksi rampung Desember 2025
• Kapasitas Desain: Menahan 1,2 juta meter kubik air
• Jumlah Warga Pengklaim Lahan: 47 orang
• Nilai Ganti Rugi yang Ditawarkan: Rp350.000/meter (ditolak warga yang meminta Rp850.000/meter)

Respons Pemerintah dan Solusi Darurat

Wawali Bagus Susetyo menegaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim satgas khusus penyelesaian lahan yang melibatkan Kejaksaan, BPN, dan tokoh adat setempat. "Kami targetkan bulan ini ada kesepakatan. Jika tidak, kami akan pertimbangkan opsi konsinyasi melalui pengadilan. Proyek ini tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut keselamatan ribuan warga," ujarnya saat meninjau lokasi.

Sementara itu, Dinas PUPR menyiapkan skenario percepatan dengan sistem kerja dua shift jika lahan sudah bebas. "Sisa waktu delapan bulan bisa kami kejar, asalkan tidak ada hambatan lahan lagi," tegas Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Balikpapan.

Masyarakat terdampak berharap polemik ini segera berakhir. Salah seorang warga Balikpapan Selatan, Nurhayati, 52 tahun, mengaku trauma setiap kali hujan deras turun. "Kami sudah capek mengungsi tiap tahun. Tolong ini diselesaikan, jangan saling lempar tanggung jawab," pintanya.