Samarinda — Proyek Terowongan Sultan Alimuddin Ditunda, Pemkot Prioritaskan Lunasi Utang

SAMARINDA — Pengerjaan lanjutan Terowongan Sultan Alimuddin resmi dihentikan sementara. Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah mengejutkan dengan menahan semua aktivitas fisik proyek bawah tanah itu dan memilih fokus menuntaskan kewajiban finansial daerah. Keputusan yang mengejutkan publik ini diumumkan langsung oleh jajaran eksekutif pemkot dalam briefing kilat di Balai Kota, Selasa pagi (13/5).

Di tengah ekspektasi warga akan rampungnya jalur alternatif yang telah lama dinanti, pemkot justru menunjukkan sikap tegas: keselamatan dan kesehatan keuangan daerah tak bisa ditawar. Proyek yang semula dijadwalkan memasuki fase pengecoran dinding terowongan kini diparkir tanpa batas waktu pasti. Langkah ini, menurut sumber internal, diambil setelah hasil audit keuangan menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang memerlukan penyelesaian segera terhadap tumpukan utang.

Utang Membengkak, Anggaran Proyek Dialihkan

Informasi yang dihimpun Beritatercepat menyebutkan bahwa Pemkot Samarinda tengah menghadapi kewajiban pembayaran kepada sejumlah kontraktor dan pihak ketiga yang jatuh tempo. Total utang yang harus dilunasi diperkirakan mencapai Rp 87 miliar, berasal dari pekerjaan infrastruktur tahun sebelumnya yang belum terbayarkan.

“Kami tidak ingin terjebak dalam lingkaran utang yang makin dalam. Daripada memaksakan proyek baru dengan anggaran pinjaman lagi, lebih baik kami tuntaskan dulu yang sudah menjadi kewajiban. Ini demi menjaga kepercayaan mitra dan kesehatan APBD jangka panjang,” ujar seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah yang enggan disebut namanya.

Alhasil, pagu anggaran sekitar Rp 45 miliar yang semula dialokasikan untuk tahun 2025 pada proyek terowongan kini direalokasi untuk pos pembayaran utang prioritas. Pembebanan kembali ke proyek terowongan baru akan dianggarkan di perubahan APBD tahun berikutnya, itupun jika kondisi keuangan sudah dinyatakan stabil.

Prosedur Keselamatan Tak Bisa Ditawar

Selain faktor utang, penundaan ini juga didasari pertimbangan teknis yang menyangkut keselamatan publik. Pemerintah daerah menyatakan tidak ingin gegabah dan mengabaikan prosedur baku. Evaluasi terhadap rencana kerja dan spesifikasi teknis akan diperdalam selama masa jeda.

“Masyarakat kami minta bersabar. Pak Wali ingin semua tahapan dijalani dengan benar, sesuai prosedur, dan terverifikasi. Bukan hanya mengejar progres fisik agar tampak berjalan. Nyawa warga yang akan melintas tidak bisa dikompromikan,” tegas juru bicara pemkot.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Samarinda yang mengakui adanya sejumlah temuan teknis yang memerlukan penyesuaian desain agar terowongan benar-benar aman dari risiko ambles dan rembesan air tanah. Masa penundaan ini, klaimnya, akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tanpa buru-buru.

Poin Kunci Kebijakan Penundaan

• Proyek dihentikan total – Tidak ada aktivitas konstruksi di terowongan Sultan Alimuddin sampai pemberitahuan lebih lanjut.
• Fokus lunasi utang – Anggaran proyek dialihkan untuk pembayaran kewajiban kepada kontraktor dan pihak ketiga yang mendesak.
• Prosedur keselamatan diutamakan – Evaluasi teknis diperdalam agar terowongan benar-benar laik saat nanti dioperasikan.
• Warga diminta bersabar – Pemkot tidak menetapkan jadwal baru; kelanjutan proyek bergantung pada pemulihan keuangan dan tuntasnya revisi desain.

Dampak pada Masyarakat dan Lalu Lintas

Meskipun proyek terhenti, akses jalan di kawasan Sultan Alimuddin dipastikan tetap terbuka. Pengalihan arus yang sempat disiapkan akan dibatalkan, sehingga warga tidak perlu khawatir akan penutupan jalur. Namun, kemacetan yang selama ini diharapkan terurai oleh terowongan harus kembali ditahan lebih lama.

Sejumlah warga mengaku kecewa, namun dapat memahami alasan pemkot. “Ya agak kesel sih, sudah nunggu lama. Tapi kalau alasannya keselamatan dan utang, ya mau gimana. Semoga cepat beres,” ujar Rahmat, warga Kecamatan Samarinda Ilir yang sehari-hari melintasi kawasan tersebut.

Babak Baru Tata Kelola Keuangan Daerah

Keputusan menunda proyek demi melunasi utang dinilai sebagian pengamat sebagai langkah realistis yang jarang diambil kepala daerah. “Ini bisa menjadi preseden baik bahwa pemerintah kota tidak lagi menggunakan proyek mercusuar untuk menambal utang lama. Tapi tentu perlu transparansi agar publik tidak curiga ada kepentingan lain,” kata ekonom Universitas Mulawarman, Dr. Aminuddin.

Sementara itu, Pemkot Samarinda berjanji akan merilis laporan perkembangan kepegawaian dan keuangan setiap bulan agar masyarakat bisa memantau langsung progress pelunasan utang dan kemungkinan dimulainya kembali proyek terowongan.