Prabowo: Rakyat Menderita Kemiskinan Akibat Kegiatan Ekonomi Ilegal!

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia masih sangat besar dan mendesak untuk segera diatasi. Dalam pidatonya, kepala negara menyoroti secara khusus persoalan kemiskinan yang dinilainya masih terlampau akut dan menyengsarakan sebagian besar lapisan masyarakat.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Presiden Prabowo secara gamblang menyebut bahwa kemiskinan yang membelenggu rakyat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Kemiskinan tersebut merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari masifnya praktik kegiatan ekonomi gelap dan ilegal yang menggerogoti sendi-sendi keuangan negara.

Masalah Sistemik

Presiden merinci sejumlah aktivitas ilegal yang menjadi biang keladi penderitaan rakyat. Mulai dari korupsi yang sistematis, praktik penyelundupan barang dan sumber daya, hingga berbagai modus kegiatan ekonomi bawah tanah lainnya yang menyebabkan kebocoran anggaran negara secara masif. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut secara langsung memiskinkan rakyat dan menghambat laju pembangunan nasional.

"Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," ujar Prabowo pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden di hadapan jajaran kepolisian dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80. Momen ini dijadikan panggung untuk menekankan bahwa peran aparat penegak hukum sangat vital dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberantasan aktivitas ekonomi ilegal.

Presiden Prabowo menekankan bahwa korupsi dan penyelundupan tidak hanya merugikan pendapatan negara dalam jangka pendek, tetapi juga menghancurkan fondasi keadilan sosial. Kekayaan negara yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, justru raib dinikmati segelintir pihak yang melakukan kejahatan ekonomi.

Lebih lanjut, dalam arahannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya Korps Bhayangkara, untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Pemberantasan korupsi dan penyelundupan harus menjadi prioritas mutlak agar sumber daya alam Indonesia dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh para pelaku ekonomi ilegal.

Dengan disampaikannya pernyataan ini secara terbuka, Prabowo ingin menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik yang merusak tatanan ekonomi nasional. Perang melawan kemiskinan adalah perang melawan ekonomi ilegal, dan jalur tersebut harus ditempuh dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu.