Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Soroti Percepatan Ekonomi dan Pangan

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2024). Agenda utama sidang adalah mengevaluasi capaian paruh pertama tahun anggaran dan menyusun strategi akselerasi program prioritas pemerintah. Seluruh jajaran menteri, pejabat setingkat menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, serta Kapolri hadir secara fisik dalam forum tertutup tersebut.

Evaluasi Tiga Pilar Utama

Presiden membuka sidang dengan instruksi tegas agar evaluasi kinerja difokuskan pada tiga pilar: pertumbuhan ekonomi inklusif, ketahanan pangan dan energi, serta reformasi birokrasi berbasis digital. “Kita tidak bisa berpuas diri. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar laporan,” ujar Presiden dalam arahannya. Menteri Koordinator Perekonomian melaporkan bahwa inflasi tahunan terkendali di level 3,1%, cadangan devisa menyentuh angka 152 miliar dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama mencapai 5,2%. Namun, Presiden tetap mengingatkan risiko eksternal, terutama perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok.

Instruksi Khusus Bidang Pangan

Perhatian terbesar Presiden tertuju pada sektor pangan. Ia meminta Menteri Pertanian memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan stok benih unggul tersedia menjelang musim tanam kedua. Kepada Menteri Perdagangan, Presiden memerintahkan pengawasan harga bahan pokok secara harian. “Saya tidak ingin mendengar ada kelangkaan beras atau lonjakan harga cabai yang menyengsarakan rakyat. Stok beras harus aman minimal sampai enam bulan ke depan,” tegasnya. Data Badan Pangan Nasional mencatat, cadangan beras pemerintah saat ini berada di angka 1,4 juta ton, masih dalam batas aman namun perlu diantisipasi menjelang musim kemarau.

Percepatan Infrastruktur dan Investasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat arahan mempercepat penyelesaian 12 bendungan strategis dan 50 ribu hektare jaringan irigasi baru untuk menunjang target swasembada pangan 2027. Presiden menegaskan pentingnya transparansi pengadaan proyek. “Tender harus bersih, lelang harus terbuka. Saya akan tindak tegas siapa pun yang bermain,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi triwulan pertama menembus Rp350 triliun, naik 15% secara tahunan. Presiden mengapresiasi capaian ini namun meminta investasi asing diarahkan ke luar Pulau Jawa dan sektor padat karya.

Penguatan Sektor Ekspor dan Antisipasi Resesi

Merespons potensi resesi di sejumlah negara mitra dagang, Presiden memerintahkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri segera menjajaki pasar non-tradisional di Afrika dan Asia Selatan. Diversifikasi produk ekspor berbasis hilirisasi tambang, seperti nikel olahan dan produk turunan kelapa sawit, harus dipercepat. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar yang sedang melemah. Ekspor harus mencari jalan baru,” tegas Presiden. Data Kemendag menunjukkan, ekspor non-migas ke kawasan Afrika naik 22% dalam kurun enam bulan terakhir, menjadi salah satu peluang yang akan dimaksimalkan.

Komitmen Tata Kelola Bersih

Di akhir sidang, Presiden kembali menegaskan komitmen antikorupsi. Ia meminta KPK dan Kejaksaan Agung meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek daerah yang kerap menjadi titik rawan kebocoran anggaran. “Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Saya tidak akan mentoleransi permainan anggaran,” ujarnya. Sidang paripurna ditutup pada pukul 13.45 WIB dengan pesan Presiden agar seluruh menteri menindaklanjuti arahan dalam waktu maksimal tujuh hari kerja. Presiden menekankan bahwa soliditas kabinet adalah kunci keberhasilan pemerintahan.