Perencanaan Keuangan Buruk Dituding Biang Defisit APBD Lebak

SERANG, BERITATERCEPAT.COM — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lebak menuding lemahnya perencanaan keuangan adalah akar penyebab defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang mencapai Rp65 miliar. Pernyataan itu disampaikan sebagai sinyal keras bahwa DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja birokrasi daerah dalam mengelola uang publik.

Politisi Fraksi Golkar, Muammar Adi Prasetya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem perencanaan yang ia nilai banyak celah. "Dari sisi perencanaan ini ada yang miss. Kami harus duduk bersama mencari tahu di mana letak bolongnya," ujarnya dalam wawancara eksklusif, menegaskan bahwa defisit bukan sekadar angka, melainkan alarm bagi keberlanjutan layanan publik.

Sinyalemen Legislatif: Perencanaan Tak Matang Sejak Awal

Menurut Muammar, koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun, realisasi pendapatan yang tidak sesuai target menunjukkan ada yang salah dalam proyeksi awal. "Kami selalu mengingatkan agar Pemkab Lebak memaksimalkan pendapatan lewat inovasi dan kreativitas baru, bukan sekadar mengandalkan sektor lama yang sudah jenuh," imbuhnya.

"Jangan tunggu defisit atau ketika sudah terdesak kita baru lari (memaksimalkan PAD). Setelah dievaluasi nanti mudah-mudahan bisa ditemukan solusi."
– Muammar Adi Prasetya, Anggota Banggar DPRD Lebak

Defisit Rp65 miliar itu setara dengan hampir 5 persen dari total APBD Lebak yang berkisar Rp1,3 triliun. Angka ini terbilang besar untuk kabupaten yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketika penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain meleset, otomatis beban belanja yang sudah terlanjur ditetapkan menjadi ancaman likuiditas.

Rapor OPD dan Harapan Perbaikan

DPRD mencatat bahwa sejumlah OPD andalan seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perdagangan belum mampu menunjukkan performa menggembirakan. Target retribusi parkir dan pajak restoran masih jauh dari harapan, sementara potensi wisata khas Lebak seperti wisata adat Badui dan pantai selatan belum dioptimalkan sebagai mesin PAD.

Koordinator Forum Peduli Anggaran Lebak, Dian Mulyana, menilai bahwa akar masalah terletak pada perencanaan berbasis data yang sering kali tidak valid. "Pemkab memasang target tapi tidak disertai peta jalan yang realistis. Akibatnya, ketika proyeksi meleset, yang terjadi adalah defisit yang terus berulang," ujarnya.

Evaluasi yang akan dilakukan Banggar dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Fokus utama adalah mengaudit seluruh sektor PAD dan mencari sumber kebocoran yang mungkin terjadi di level implementasi. DPRD berjanji akan melibatkan Inspektorat dan konsultan independen agar hasilnya obyektif.

Muammar menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi Pemkab Lebak untuk meninggalkan cara-cara lama. "Perencanaan ke depan harus detail, terukur, dan berorientasi pada realitas, bukan sekadar angka di atas kertas. Kami di DPRD siap mendorong regulasi yang memudahkan inovasi pendapatan, termasuk penyederhanaan izin usaha dan digitalisasi pembayaran pajak," pungkasnya.

Masyarakat pun berharap agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan yang berdampak pada peningkatan pelayanan dasar. Defisit bukan sekadar masalah neraca keuangan, melainkan cermin dari kualitas tata kelola yang selama ini berjalan di Kabupaten Lebak.