Roy Suryo Hadirkan Empat Saksi di Sidang Praperadilan Ijazah

Jakarta – Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, terhadap Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Dalam agenda pembuktian pada Selasa pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak pemohon menghadirkan empat saksi dan satu ahli untuk memperkuat dalil bahwa penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) cacat hukum. Sidang yang berlangsung tertutup ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dokumen kenegaraan tertinggi.

Latar Belakang Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Kasus ini bermula ketika Roy Suryo melaporkan dugaan pemalsuan ijazah SD, SMP, dan SMA milik Jokowi ke Bareskrim Polri pada tahun 2023. Laporan tersebut didasarkan pada analisis dokumen yang dianggap tidak sesuai dengan standar pendidikan era 1960-an. Namun, Polda Metro Jaya kemudian menghentikan penyidikan pada awal 2024 dengan alasan tidak cukup bukti. Tidak terima, Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan tersebut.

Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Hendarsam Marantoko, langkah praperadilan diambil karena negara wajib memberikan kejelasan atas status dokumen kepresidenan. "Apakah ijazah presiden itu asli atau palsu? Ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan," ujar Hendarsam dalam keterangan pers pekan lalu. Polda Metro Jaya sendiri menegaskan bahwa penghentian penyidikan sudah sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran formil.

Pembuktian di Sidang: Empat Saksi dan Satu Ahli

Pada sidang kali ini, Roy Suryo menghadirkan empat orang saksi yang pernah terlibat dalam proses administrasi sekolah era 1960-1970-an di Solo. Mereka adalah mantan pegawai Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan dua orang guru pensiunan. Keempat saksi tersebut memberikan keterangan mengenai format ijazah yang berlaku pada masa itu, termasuk jenis kertas, tanda tangan kepala sekolah, serta stempel resmi.

Selain saksi, pihak pemohon juga mendatangkan seorang ahli dokumen forensik dari Universitas Indonesia. Ahli tersebut memaparkan hasil pengujian terhadap fotokopi ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. "Dari segi tipografi dan material kertas, terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan standar tahun 1960-an," kata ahli itu dalam sidang tertutup. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa keterangan ahli ini menjadi bukti kuat bahwa penyidikan seharusnya dilanjutkan.

Pihak Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kabidkum Kombes Pol. Juanda Pasaribu menolak memberikan komentar saat sidang berlangsung. Namun dalam jawaban tertulis yang dilayangkan sebelumnya, Polda menyatakan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai Pasal 109 KUHAP dan tidak ada kekeliruan formil. "Kami yakin putusan hakim nanti akan menguatkan penghentian penyidikan yang sudah kami lakukan," ujar Kombes Juanda dalam pernyataan tertulis yang diterima awak media.

Tanggapan Polda Metro Jaya dan Kuasa Hukum Roy Suryo

"Kami yakin putusan hakim nanti akan menguatkan penghentian penyidikan yang sudah kami lakukan. Tidak ada bukti baru yang signifikan yang diajukan pemohon." – Kombes Pol. Juanda Pasaribu, Kabidkum Polda Metro Jaya

Di sisi lain, Hendarsam Marantoko optimistis bahwa praperadilan akan dikabulkan. "Saksi dan ahli kami memberikan fakta yang selama ini tidak pernah terungkap. Ini bukan soal siapa yang benar, tapi soal kepastian hukum," ujarnya usai sidang. Ia menambahkan bahwa jika praperadilan dikabulkan, Polda Metro Jaya wajib membuka kembali penyidikan dan memeriksa dokumen asli ijazah presiden yang selama ini disimpan di Sekretariat Negara.

Dampak Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan yang akan dibacakan pada 16 April 2025 mendatang memiliki implikasi serius. Jika dikabulkan, Polda harus melanjutkan penyidikan dan berpotensi memanggil Presiden Jokowi sebagai saksi. Sebaliknya, jika ditolak, maka status penghentian penyidikan tetap sah dan Roy Suryo dapat mengajukan upaya hukum lain seperti kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Yohanes Surya, menilai bahwa kasus ini menguji batas kewenangan lembaga kepresidenan. "Hukum harus berjalan di atas segalanya, termasuk di atas kekuasaan eksekutif," ujarnya. Namun ia juga mengingatkan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil, bukan materil – sehingga penentuan keaslian ijazah tetap harus melalui proses peradilan pidana yang lebih panjang.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 9 April 2025 dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Publik pun menanti apakah saksi dari Polda Metro Jaya akan menghadirkan ahli dari Sekretariat Negara atau Kementerian Pendidikan untuk membantah dalil Roy Suryo. Perang argumen di ruang sidang ini diprediksi akan terus memanas hingga putusan akhir.