PDRI Serukan Politik Bukan Monopoli Pria, Perempuan Harus Ambil Alih

BREAKING — Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) baru saja melontarkan seruan keras agar perempuan Indonesia berhenti berdiri di pinggir lapangan politik. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan.

Politik bukan kuil eksklusif yang hanya boleh dimasuki laki-laki. Inilah pesan utama yang digaungkan PDRI dalam pernyataan resmi yang dirilis kurang dari dua jam lalu. Organisasi ini menegaskan bahwa era perempuan menjadi penonton pasif sudah berakhir. Saatnya merebut panggung.

Deklarasi Tanpa Kompromi

Dalam sikap tegasnya, PDRI menyatakan bahwa paradigma lama yang menempatkan dunia politik sebagai urusan maskulin harus segera dirobohkan. Tidak boleh ada lagi anggapan bahwa ruang legislatif, eksekutif, atau partai politik adalah zona terlarang bagi perempuan.

Ketakutan, stigma, dan konstruksi sosial yang membelenggu perempuan selama puluhan tahun harus dipatahkan. PDRI menekankan bahwa kapasitas memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan visi. Perempuan diminta untuk tidak lagi memandang politik sebagai sesuatu yang jauh, tabu, atau milik kaum laki-laki. Narasi itu harus mati.

Data Pahit yang Membakar Urgensi

Mengapa seruan ini terasa begitu mendesak? Karena angka keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih memprihatinkan. Di Senayan, kursi perempuan belum pernah menyentuh angka 25 persen sepanjang sejarah republik ini. Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai sekitar 22 persen. Angka yang stagnan dan jauh dari harapan.

PDRI menyoroti bahwa ketimpangan ini bukan semata hasil dari sistem yang timpang, tetapi juga akibat dari ragu-ragunya perempuan sendiri untuk terjun. Ada tembok psikologis yang harus diruntuhkan. Perempuan harus berani mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, memimpin partai, menduduki jabatan strategis, dan tidak gentar menghadapi arena pertarungan yang selama ini didominasi maskulinitas toksik.

Lebih dari Sekadar Kuota

PDRI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar mengejar pemenuhan kuota 30 persen perempuan di parlemen. Lebih fundamental dari itu: ini tentang mengubah wajah demokrasi Indonesia. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi setara. Keputusan publik tidak boleh didominasi oleh satu perspektif gender saja.

Isu-isu seperti kesehatan ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan upah berbasis gender, dan perlindungan pekerja migran perempuan seringkali hanya menjadi catatan kaki dalam kebijakan. Kehadiran lebih banyak perempuan di posisi pengambil keputusan akan memastikan bahwa isu-isu ini tidak lagi terpinggirkan. Ini bukan tentang superioritas, melainkan tentang keadilan representasi.

PDRI juga menyoroti bahwa kaderisasi perempuan di internal partai politik masih berjalan lambat. Partai-partai besar masih didominasi oleh struktur maskulin yang kerap tidak ramah terhadap kepemimpinan perempuan. Pelatihan kepemimpinan, mentoring politik, dan pendanaan kampanye yang setara harus menjadi prioritas bersama.

Tidak Ada Lagi Alasan untuk Diam

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. PDRI mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan media untuk aktif mendorong narasi baru tentang kepemimpinan perempuan. Ini adalah perjuangan kolektif. Bukan waktunya lagi perempuan menunggu undangan, melainkan waktunya perempuan menerobos masuk.

Detik ini juga, kata PDRI, perempuan harus berhenti meminta izin untuk memimpin. Sejarah mencatat, Indonesia pernah dipimpin oleh presiden perempuan. Megawati Soekarnoputri membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Jejak itu harus diperbanyak, bukan dijadikan anomali.

Ruang politik bukan warisan laki-laki. Ia adalah ruang publik yang menjadi hak setiap warga negara. Perempuan harus hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai arsitek utama masa depan bangsa. Seruan PDRI ini menjadi pengingat keras bahwa demokrasi tanpa suara penuh perempuan adalah demokrasi yang pincang. Pertanyaan sekarang bukan lagi "bisakah perempuan memimpin?", melainkan "mengapa kita masih mempertanyakannya?".