MenPAN-RB Laporkan Peningkatan Kinerja Tata Kelola 2025 ke DPR

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baru saja memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Menteri PAN-RB menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan mengalami lompatan signifikan yang terkonfirmasi melalui sepasang pilar utama: reformasi birokrasi yang kian terukur, dan integrasi pelayanan publik yang semakin erat.

Transformasi Birokrasi yang Terukur

Dalam paparannya, MenPAN-RB mengungkap bahwa upaya penyederhanaan struktur organisasi pemerintah membuahkan efisiensi kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Digitasi prosedur operasi standar di lebih dari 80 instansi pusat dan daerah berhasil memotong rata-rata waktu layanan hingga separuhnya. Hal ini didukung oleh pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berbasis kompetensi digital yang masif, menjadikan mesin birokrasi lebih lincah menghadapi tuntutan zaman.

Indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga mencatat tren positif. Sebanyak 75 persen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhasil melampaui target indeks reformasi birokrasi tahunan. Capaian ini diraih melalui sistem pemantauan berbasis data riil yang mencegah manipulasi laporan dan mendorong budaya kerja berorientasi hasil. “Kami tidak hanya bicara soal kecepatan, tetapi dampak konkret yang dirasakan rakyat,” tegas MenPAN-RB di hadapan anggota dewan yang hadir secara fisik maupun virtual.

Integrasi Layanan Publik Kunci Keberhasilan

Lompatan paling mencolok tampak pada integrasi pelayanan publik. Ribuan jenis perizinan dan layanan dasar kini terpusat dalam satu portal nasional yang terhubung langsung dengan sistem daerah. Masyarakat tidak lagi perlu bolak-balik membawa berkas fisik ke beberapa kantor; satu akun digital memungkinkan pengurusan KTP, akta kelahiran, izin usaha, hingga layanan kesehatan dasar secara simultan.

Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semula terkonsentrasi di ibu kota provinsi telah merambah ke 312 kabupaten/kota, membawa layanan terdekat hingga ke pelosok. Integrasi ini turut mengurangi potensi pungutan liar karena setiap transaksi tercatat elektronik dan diaudit secara berkala. Sementara itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pencatatan, yaitu 88,4 dari skala 100.

Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi pencapaian tersebut namun tetap meminta agar percepatan dilakukan di wilayah tertinggal dan perbatasan. MenPAN-RB merespons dengan mengumumkan fase berikutnya: ekspansi layanan daring penuh ke 150 daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2026. Infrastruktur telekomunikasi, meski masih jadi tantangan, akan diatasi melalui kerja sama dengan operator seluler dan peluncuran satelit layanan publik khusus.

Rapat kerja yang berlangsung selama tiga jam tersebut juga membahas penguatan regulasi untuk menjamin keberlanjutan reformasi birokrasi. DPR dan pemerintah sepakat mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang Pelayanan Publik agar inovasi yang tengah berjalan tidak terhambat aturan usang. Dengan pondasi kinerja 2025 yang kokoh, optimisme menuju birokrasi kelas dunia pada 2045 kian terang.