KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengeluarkan kebijakan tegas

Langkah Gubernur NTT ini diambil bukan tanpa alasan. Setiap tahun, kuota BBM bersubsidi di wilayah kepulauan itu kerap habis sebelum waktunya. Ironisnya, banyak kendaraan yang tidak patuh pajak justru ikut menikmati bahan bakar murah yang hakikatnya dibiayai oleh APBN—uang rakyat yang seharusnya dinikmati oleh warga taat pajak.

Siapa yang Kena Larangan?

Aturan ini menyasar dua kategori utama kendaraan bermotor yang selama ini dianggap sebagai "penumpang gelap" subsidi energi:

• Kendaraan dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTT menunjukkan ribuan unit kendaraan di provinsi itu belum melunasi kewajiban tahunannya.
• Kendaraan berpelat nomor luar daerah. Ini menyasar kendaraan yang beroperasi di NTT tetapi tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah setempat.

SPBU di seluruh NTT kini diinstruksikan untuk melakukan verifikasi lebih ketat terhadap setiap pembeli BBM bersubsidi. Operator pompa bensin tidak akan sekadar menanyakan “Isi full?”—mereka kini harus memastikan bahwa pelat nomor kendaraan yang mengantre benar-benar bersih dari status pajak mati dan terdaftar di wilayah NTT.

Prinsip Keadilan yang Ditegakkan

Gubernur Melki Laka Lena tidak menggunakan bahasa birokratis yang ambigu. Di hadapan media, ia menyampaikan logika sederhana yang menusuk langsung ke inti masalah:

“Yang ingin kita tegakkan adalah asas keadilan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak harus memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Jangan sampai mereka yang taat justru kehilangan hak karena kuota sudah habis digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk punishment semata, melainkan upaya mengembalikan hak kepada warga negara yang selama ini dirugikan. Warga yang rajin membayar pajak sering kali harus mengantre panjang atau bahkan kehabisan BBM saat kuota terbatas, sementara para pelanggar pajak bebas mengisi tanpa hambatan.

Dampak dan Tujuan Akhir

Aturan ini diyakini memiliki efek domino ganda. Pertama, Pemprov NTT berharap terjadi lonjakan kepatuhan pembayaran PKB karena masyarakat tidak ingin kehilangan akses terhadap BBM murah. Kedua, penertiban ini diharapkan menutup kebocoran kuota yang selama ini menggerus jatah masyarakat yang benar-benar berhak.

Bagi pemilik kendaraan dengan pajak mati, pilihannya kini jelas: bayar pajak atau kehabisan bensin. Tidak ada jalan tengah. Kebijakan ini juga menjadi tamparan bagi kendaraan luar daerah yang selama ini "menumpang hidup" di NTT tanpa memberikan kontribusi fiskal.

Dengan langkah berani ini, NTT menjadi salah satu provinsi yang paling agresif dalam mengawal distribusi subsidi tepat sasaran—sebuah preseden yang berpotensi diikuti oleh daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa.