Kritik Pedas Usai Prabowo Sebut Londo Ireng, Komdigi Beri Klarifikasi Resmi

BARU SAJA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah “Londo Ireng” memantik gelombang kemarahan. Ujaran itu langsung menempatkan hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil di ujung tanduk malam ini.

Pernyataan kontroversial itu terlontar saat Prabowo menyinggung peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jurnalis dalam sebuah forum tertutup. Istilah “Londo Ireng”—frasa Jawa yang secara kasar berarti “Belanda Hitam”—digunakan untuk menyebut kritikus yang dianggapnya terlalu keras menekan kebijakan pemerintah. Konteks pemakaiannya langsung memicu reaksi negatif karena dianggap merendahkan profesi dan independensi.

Gelombang Kritik Tak Terbendung

Hujan kritik deras mengguyur Presiden. Berbagai pihak angkat bicara, mengutuk keras retorika yang dinilai anti-demokrasi.

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI): mengecam penggunaan istilah etnik sebagai bentuk intimidasi terhadap pers. Mereka menuntut klarifikasi dalam 1×24 jam.
• Koalisi LSM untuk Demokrasi: menyebut pernyataan itu sebagai “kemunduran serius” dalam tata kelola partisipatif. “Pemerintah seharusnya merangkul, bukan menyerang,” tegas perwakilannya.
• Tagar #LondoIreng: langsung meroket di platform X. Warganet ramai-ramai memprotes, sebagian menyandingkannya dengan masa lalu otoriter.
• Anggota Komisi I DPR RI: ikut menyayangkan. Mereka mendesak Istana untuk meredakan tensi dan kembali ke jalur komunikasi yang sehat.

Komdigi Turun Tangan

Menghadapi eskalasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara. Konfirmasi langsung diperoleh redaksi malam ini: juru bicara Komdigi merilis pernyataan tertulis yang isinya meredam polemik.

“Presiden Prabowo menggunakan istilah tersebut dalam konteks kultural dan tidak bermaksud merendahkan siapapun. Ini adalah ungkapan spontan yang jangan ditarik ke ranah personal,” demikian kutipan resmi yang diterima. Pihak Komdigi juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebebasan pers dan ruang sipil.

Respons Komdigi sekaligus meminta publik untuk tidak memperkeruh suasana. Mereka mengimbau agar perbedaan pendapat disalurkan secara konstruktif dan tidak memancing disinformasi.

Analisis dan Perkembangan Terkini

Pengamat komunikasi politik menilai langkah Komdigi sebagai strategi pemadaman krisis. “Ini bukan sekadar salah paham. Ini soal persepsi publik terhadap sikap pemerintah,” ujar seorang analis dari lembaga survei terkemuka. Ia menambahkan, klarifikasi serupa perlu disampaikan langsung oleh Presiden untuk benar-benar menetralkan suasana.

Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tim komunikasi hanya menyatakan akan segera memberikan update. Situasi masih terus berkembang dan komunikasi darurat antar kementerian sedang berlangsung intens.

UPDATE: Konfirmasi tambahan dari kantor staf presiden menyebutkan bahwa Presiden mungkin akan menyampaikan klarifikasi langsung pada kesempatan pertama besok. Publik diminta tetap tenang.