Eko Sapto Purnomo Resmi Plt Bupati Sukoharjo Gantikan Etik Tersangka KPK
SUKOHARJO – BREAKING: Kursi Bupati Sukoharjo kini resmi diisi oleh Eko Sapto Purnomo. Wakil Bupati tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya berselang satu hari setelah Bupati definitif,...
SUKOHARJO – BREAKING: Kursi Bupati Sukoharjo kini resmi diisi oleh Eko Sapto Purnomo. Wakil Bupati tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya berselang satu hari setelah Bupati definitif, Etik Suryani, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan cepat ini diambil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan. Seluruh layanan publik di kabupaten itu dipastikan tetap berjalan normal. Aparatur sipil negara (ASN) diinstruksikan melanjutkan tugas tanpa gangguan.
Penunjukan Kilat Sesuai Amanat UU
Gubernur Luthfi menegaskan penunjukan plt telah dilakukan sejak Senin (13/7), segera setelah ia menerima konfirmasi status hukum Etik Suryani. “Pelaksana tugas sudah kami tunjuk, yaitu wakilnya. Itu sesuai undang-undang,” ujar Luthfi di Kantor Gubernur Jateng.
Menurutnya, regulasi jelas menyebutkan wakil kepala daerah otomatis mengambil alih jabatan ketika kepala daerah berhalangan tetap atau terkena proses hukum. “Sejak kemarin sudah ditunjuk. Prinsip kami, penegakan hukum tidak boleh mengganggu pelayanan publik,” tegas mantan Kapolda Jateng itu.
Peringatan Keras Integritas
Luthfi tak hanya bertindak cepat. Ia juga melontarkan peringatan tajam bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Upaya pencegahan masif telah dilakukan, mulai dari pembinaan rutin, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga pakta integritas. Namun, pelanggaran tetap terjadi.
“Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” kata Luthfi dengan nada tegas.
Hormati Proses Hukum
Gubernur menyatakan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Ia memisahkan tegas antara tanggung jawab individu dan institusi. “Yang melakukan ya yang bertanggung jawab. Tidak ada dampak terhadap institusi, dan pemerintahan tetap berjalan,” ucapnya.
Dengan penunjukan Eko Sapto Purnomo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan tetap stabil. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Etik Suryani akan terus diproses KPK tanpa menghentikan laju pelayanan kepada warga. Para kepala daerah lain diminta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran pahit tentang pentingnya menjaga integritas.
Baca juga:
Comments (0)