MPLS Dimulai, Farhan Jamin Seluruh Siswa Baru Dapat Kursi

BARU SAJA — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bergerak cepat memastikan tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tercecer di awal tahun ajaran baru. Kepastian itu disampaikan langsung saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak dimulai hari ini di seluruh penjuru kota.

Farhan menegaskan, hak atas pendidikan adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Dalam instruksi terbarunya, ia memerintahkan seluruh jajaran dinas pendidikan untuk menyisir ulang data calon peserta didik dan memastikan setiap nama telah terakomodasi di bangku sekolah—baik negeri maupun swasta.

BREAKING: Jaminan Tanpa Syarat

“Tidak ada alasan seorang anak tidak bersekolah hanya karena kuota negeri penuh,” tegas Farhan dalam keterangan resmi yang dikutip tim redaksi. Pemerintah Kota Bandung, lanjutnya, telah menyiapkan mekanisme percepatan penempatan siswa yang melibatkan sekolah swasta sebagai mitra utama.

Langkah ini diambil setelah data awal menunjukkan lonjakan jumlah lulusan SD dan SMP yang harus ditampung tahun ini. Dengan kapasitas negeri yang terbatas, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi kunci. Farhan memastikan, tidak ada lagi istilah “siswa cadangan” yang menunggu ketidakpastian.

Fakta Kunci di Lapangan

• VERIFIKASI TOTAL: Seluruh calon peserta didik telah terdata dan diverifikasi alokasi kursinya per pukul 08.00 WIB tadi pagi.
• SINERGI NEGERI-SWASTA: Lebih dari 120 sekolah swasta siap menerima limpahan siswa dengan skema bantuan biaya dari APBD.
• MPLS SERENTAK: Kegiatan pengenalan lingkungan dimulai tepat pukul 07.30 di 2.845 satuan pendidikan se-Bandung.
• TIM REAKSI CEPAT: 15 posko pengaduan didirikan di tiap kecamatan untuk menampung laporan warga yang anaknya belum mendapat kursi.
• MONITORING KETAT: Inspektorat dan Dinas Pendidikan mengerahkan 200 personel untuk memantau langsung pelaksanaan hari pertama.

Kronologi Kepastian

Detik ini juga terkonfirmasi bahwa proses penempatan berlangsung dalam 48 jam terakhir. Setelah pengumuman hasil PPDB jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, tim data Pemkot langsung mengidentifikasi 2.847 anak yang semula berada di luar jangkauan negeri. Dalam rapat darurat Senin malam, Farhan memutuskan penyerapan penuh melalui jalur swasta dengan subsidi silang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang dikonfirmasi terpisah, menyatakan seluruh kepala sekolah telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menolak siswa yang diarahkan Pemkot. “Sistem kami sudah online dan terintegrasi. Setiap menit, laporan penempatan masuk ke dashboard wali kota,” ujarnya.

Respons Masyarakat

Saksi mata di SMPN 5 Bandung, Ratna (42), mengaku lega setelah sempat cemas anaknya tidak diterima di sekolah negeri. “Tadi subuh saya dapat SMS konfirmasi. Sekarang anak saya sudah pakai seragam ikut MPLS. Lega sekali,” katanya. Sementara itu, di Kecamatan Arcamanik, posko pengaduan hanya menerima dua laporan—itupun sudah langsung diselesaikan dalam 30 menit.

Kecepatan eksekusi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot tidak main-main dengan hak pendidikan. MPLS yang semula hanya berisi perkenalan, kini juga menjadi panggung verifikasi akhir. Setiap siswa yang hadir langsung dicek ulang NISN-nya oleh petugas IT keliling.

Update: Siaga Berlanjut

Meski MPLS sudah berjalan, Farhan memerintahkan posko tetap siaga hingga tiga hari ke depan. Ia menekankan, fase kritis masih berlangsung karena data warga pendatang baru kerap baru muncul saat tahun ajaran dimulai. “Kami tidak akan tutup mata. Setiap laporan akan kami respon di bawah dua jam,” janjinya.

Pemerintah Kota Bandung juga mengalokasikan dana tak terduga sebesar Rp7,2 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan perlengkapan siswa di sekolah swasta. Dana ini mencakup seragam, buku, dan biaya operasional awal. Dengan begitu, tidak ada lagi cerita anak putus sekolah hanya karena biaya pendaftaran di sekolah swasta.

Pantauan terakhir pukul 11.00 WIB, seluruh peserta didik baru di Kota Bandung telah mengikuti sesi pertama MPLS. Layar pemantau di ruang kendali wali kota menunjukkan angka 100 persen pada indikator “Kursi Terisi”. Sebuah capaian yang menjawab kekhawatiran orang tua selama masa PPDB yang kerap diwarnai drama rebutan kursi.

Baca juga:

• MPLS 2026 Tak Cukup Bebas Perpeloncoan, Wamendikdasmen Dorong Ruang Tumbuhkan Mi...
• Yakup Hasibuan: Jokowi Siap Hadiri Sidang Pembuktian Ijazah