BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Tak Terkait Pajak

BARU SAJA — Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan secara eksplisit bahwa Sensus Ekonomi 2026 sepenuhnya bebas dari motif apa pun yang berhubungan dengan perpajakan. Jaminan ini disampaikan langsung di Jakarta, Senin (13/7), merespons keresahan dunia usaha.

KOMITMEN RESMI BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan konfirmasi langsung bahwa tidak ada satu pun data responden yang akan berujung pada penetapan wajib pajak baru maupun koreksi laporan pajak. "Seluruh informasi yang kami kumpulkan sepenuhnya untuk menyusun potret ekonomi nasional yang akurat," tegas Amalia dalam pernyataan resminya.

• Nol akses bagi otoritas perpajakan terhadap data mentah responden.
• Garansi kerahasiaan dijamin oleh Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.
• Tanpa sanksi atau konsekuensi fiskal bagi peserta sensus.

DATA UNTUK KEBIJAKAN, BUKAN UNTUK PAJAK

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan, memetakan struktur usaha, dan mengukur daya saing sektor riil. Data ini bukan alat evaluasi kepatuhan melainkan instrumen perencanaan makro yang selama ini belum tersedia secara granular.

Sensus ini juga menjadi momen langka; terakhir kali BPS menggelar sensus ekonomi sepuluh tahun lalu. Kini, dengan metodologi digital dan integrasi data yang lebih modern, potret yang dihasilkan diyakini lebih tajam namun tetap steril dari kepentingan instansi lain.

APA YANG AKAN DITANYAKAN?

Sensus Ekonomi 2026 akan menjaring informasi fundamental seperti jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, omzet bruto, dan pengeluaran operasional. BPS memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memuat detail transaksi yang dapat mengindikasikan potensi pajak terutang. Fokus sensus adalah karakteristik usaha dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

RESPON PELAKU USAHA

Kekhawatiran sempat mencuat di kalangan pelaku UMKM dan asosiasi bisnis bahwa sensus ini bisa menjadi pintu masuk bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan basis data wajib pajak. Namun, klarifikasi tegas dari BPS langsung meredakan spekulasi. "Kami sangat mengapresiasi sikap terbuka BPS. Ini penting agar partisipasi tinggi tanpa rasa takut," ujar perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dihubungi terpisah.

IMBAUAN PARTISIPASI

BPS mengimbau seluruh pelaku ekonomi—dari warung mikro hingga korporasi besar—untuk memberikan jawaban jujur saat petugas lapangan tiba. Data yang valid adalah harga mati bagi akurasi statistik nasional. Penolakan memberikan data atau memberikan data palsu justru merugikan kualitas kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026 dengan cakupan sekitar 35 juta unit usaha di seluruh Indonesia. Petugas akan membawa atribut resmi dan identitas yang bisa diverifikasi melalui platform digital BPS.

UPDATE 13 Juli 2026, 14:30 WIB: BPS menyatakan akan menggelar sosialisasi massif untuk memastikan masyarakat tidak ragu berpartisipasi. Menteri Koordinator Perekonomian dijadwalkan turut memberikan keterangan pers dalam 24 jam ke depan.

Baca juga:

• Pembiayaan Digital Jadi Motor Inklusi Keuangan 80,51% di 2025
• Waspada Hujan Ringan dan 27 Titik Panas di Sumut