Anggota DPR Dorong Penguatan Sistem Check and Balance di Program MBG

Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendorong penguatan sistem check and balance dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menanggapi rekomendasi Komnas HAM yang meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang MBG.

Marinus menekankan bahwa pandangan Komnas HAM perlu dicermati secara objektif dan proporsional. Ia menilai bahwa perhatian utama lembaga hak asasi manusia itu bukanlah pada esensi program, melainkan pada aspek tata kelola dan mekanisme pengawasan yang dianggap masih lemah.

"Program MBG bertujuan mulia, tetapi tanpa tata kelola yang baik, risiko penyimpangan akan tinggi. Rekomendasi Komnas HAM harus dilihat sebagai masukan untuk perbaikan, bukan serangan terhadap kebijakan," ujar Marinus Gea kepada media kami di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, peran DPR dalam pengawasan anggaran dan implementasi program sangat krusial. "Kami di Komisi XIII siap mengawal agar program ini berjalan transparan dan akuntabel. Penguatan check and balance bukan untuk menghambat, melainkan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan benar," imbuhnya.

Tata Kelola dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Komnas HAM sebelumnya menyoroti sejumlah kekurangan dalam implementasi MBG yang diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Kekurangan itu meliputi minimnya keterlibatan pengawasan independen, belum jelasnya mekanisme koordinasi lintas kementerian, serta kurangnya sanksi terhadap penyalahgunaan dana.

Marinus sepakat bahwa revisi perpres bisa menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan aturan main. Namun, ia mengingatkan agar proses revisi tidak menghentikan layanan yang telah menjangkau jutaan peserta didik. "Evaluasi boleh, tetapi layanan tidak boleh terputus. Kalau perlu, pengawasan sementara diperkuat dengan melibatkan BPKP, KPK, dan Ombudsman," sarannya.

Komitmen DPR dalam Pengawasan

Sebagai anggota Komisi XIII, Marinus menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian terkait untuk membahas langkah konkret peningkatan pengawasan. "Kami tidak ingin melihat program sepenting ini menjadi ajang coba-coba yang merugikan rakyat. Parlemen harus menjadi penyeimbang," tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi mengenai usulan revisi Perpres. Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik mendukung dorongan DPR untuk memperkuat sistem check and balance. "Tanpa pengawasan yang ketat, program besar seperti MBG rentan salah sasaran dan inefisiensi," kata pengamat kebijakan dari Universitas Indonesia, Ahmad Rifai, dalam laporan yang diterima media kami.

Marinus berharap, semua pihak dapat bersinergi demi kesuksesan program yang menjadi andalan pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. "Check and balance adalah roh demokrasi. Mari kita jaga bersama," tutupnya.