Yusril Ingatkan Praja IPDN: Indonesia Negara Hukum, Bukan Kekuasaan

BREAKING — Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pesan fundamental kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sore ini. Dalam sebuah kuliah umum tertutup, ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Panggung Tanpa Podium Panjang

Ruang auditorium kampus IPDN Jatinangor dipenuhi lebih dari 800 praja berseragam khaki. Tidak ada pidato bertele-tele. Yusril langsung menghantam inti: “Di republik ini, hukum adalah panglima. Kekuasaan hanya instrumen, bukan tujuan.”

Penggalan pernyataan itu disambut hening. Para praja muda calon pamong praja meresapi perbedaan negara hukum dan negara kekuasaan yang kerap kabur di lapangan. Yusril mengingatkan, aparatur pemerintahan tidak boleh menempatkan kekuasaan di atas aturan.

Tanggung Jawab Melayani, Bukan Dilayani

Pesan tersebut menjadi sorotan utama sepanjang sesi 90 menit. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun redaksi, Yusril menyentil praktik birokrasi yang mengidap sindrom kekuasaan. Ia mendorong seluruh calon aparatur negara agar memahami tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik.

• Hukum sebagai Panglima: Setiap kebijakan wajib berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
• Anti-kekuasaan Absolut: Kekuasaan tidak boleh digunakan sewenang-wenang; ia terikat prosedur dan akuntabilitas.
• Pelayanan sebagai DNA: Aparatur negara lahir untuk melayani warga, bukan untuk dilayani.

Momen ini menjadi penting mengingat para praja IPDN akan segera diterjunkan ke daerah-daerah. Mereka bakal menjadi ujung tombak birokrasi, menangani langsung persoalan masyarakat mulai dari administrasi kependudukan hingga penanganan darurat bencana.

Relevansi di Tengah Era Reformasi Birokrasi

Pernyataan Yusril hadir di tengah agenda nasional percepatan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ilmuwan hukum lulusan Universitas Indonesia itu menekankan bahwa mental negara kekuasaan adalah akar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Dari sumber internal IPDN, kuliah umum ini adalah bagian dari program Character Building yang dijalankan sebelum mahasiswa memasuki masa praktik lapangan. “Kami dirancang untuk memupuk kesadaran bahwa seragam tidak memberikan imunitas. Hukum yang bicara,” ujar seorang praja seusai acara.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri belum memberikan keterangan resmi. Namun, sebuah unggahan di akun media sosial IPDN menunjukkan dokumentasi singkat sesi tanya jawab yang berlangsung hidup.

Sinyal Kuat untuk Generasi Pamong

Apa yang disampaikan Yusril ini mempertegas arahan Presiden sebelumnya tentang pentingnya birokrasi berkelas dunia. Tanpa fondasi negara hukum yang kokoh, reformasi akan berhenti di atas kertas. Yusril menegaskan, “Kekuasaan boleh berganti, tapi hukum harus tetap tegak.”

Kuliah umum ini pun ditutup dengan sesi foto bersama. Namun, gema pesannya dipastikan akan terus terngiang di koridor-koridor kampus yang mencetak para pamong masa depan Indonesia. Negara hukum telah diingatkan—bukan sekadar slogan, melainkan napas pelayanan publik.

Baca juga:

• Densus 88 Sita Belasan Barang Bukti dari Rumah Terduga Pelaku Ledakan Dadaha
• Puluhan Wanita Rugi Ratusan Juta Akibat Penipuan Sembako Murah