Lestari Moerdijat: Wujudkan Sekolah Aman Butuh Komitmen Nyata

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dari segala bentuk kekerasan terhadap anak memerlukan komitmen nyata dan terukur. Ia menyoroti bahwa tanpa kemauan politik yang kuat serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, Gerakan Nasional Perlindungan Anak (Gernas RANA) akan sulit mencapai tujuannya.

Pernyataan ini diungkapkan dalam sebuah diskusi kebijakan yang fokus pada isu perlindungan anak dari kekerasan. Menurut Lestari, angka kekerasan pada anak di lingkungan sekolah dan masyarakat masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut kerap terjadi akibat lemahnya sistem pencegahan dan kurangnya kesadaran kolektif.

Butuh Kolaborasi Lintas Sektor dan Keluarga

Lestari menggarisbawahi bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai. Diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat implementasi Gernas RANA. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah atau pemerintah semata. Harus ada jaring pengaman sosial yang melibatkan semua pihak, termasuk peran vital keluarga," tegasnya.

Keluarga, kata Lestari, adalah benteng pertama dan utama dalam mencegah kekerasan. Orang tua dan anggota keluarga terdekat harus dibekali pemahaman tentang pola asuh positif, deteksi dini tanda-tanda kekerasan, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Tanpa keterlibatan aktif keluarga, program-program perlindungan anak di level nasional hanya akan menjadi formalitas.

Gernas RANA Harus Diperkuat di Akar Rumput

Gernas RANA sejatinya telah menjadi payung strategis bagi berbagai inisiatif perlindungan anak. Namun, Lestari menilai implementasi di tingkat daerah masih sangat timpang. Beberapa wilayah bahkan belum mengintegrasikan gerakan ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, alokasi sumber daya untuk pencegahan kekerasan anak sering kali minim dan tidak berkelanjutan.

Ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas serta mekanisme monitoring yang ketat. "Komitmen nyata bukan hanya di atas kertas, tapi harus tercermin dalam anggaran, kebijakan turunan, dan perubahan budaya di tengah masyarakat," ujarnya. Lestari juga meminta agar satuan pendidikan wajib memiliki sistem pelaporan dan penanganan kasus yang responsif dan melindungi korban.

Selain itu, pentingnya edukasi publik secara masif turut menjadi sorotan. Kampanye kesadaran akan bahaya kekerasan dan hak-hak anak harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Teknologi informasi, menurutnya, bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran pesan-pesan perlindungan anak.

Di akhir pernyataannya, Lestari mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas nasional. "Masa depan bangsa ada pada anak-anak kita. Jika mereka tidak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, kita kehilangan aset paling berharga. Karena itu, kolaborasi dan komitmen nyata tidak bisa ditawar lagi," pungkasnya.

Baca juga:

• 5 HP Kamera 200 MP Terbaik Tahun 2026
• Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap