Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Perkuat Peran TP PKK

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat peran dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Ia menyebut, TP PKK memiliki kontribusi vital untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan masyarakat yang sejahtera secara merata.

Dalam beberapa kesempatan, Ribka secara konsisten menyuarakan bahwa sinergi antara TP PKK dan Pemda tidak boleh sebatas seremoni atau formalitas anggaran. “TP PKK adalah ujung tombak di level akar rumput. Mereka yang langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga Indonesia, memberikan pendampingan, pendidikan, dan pemberdayaan. Jika lemah, pondasi kita untuk mencapai Indonesia Emas akan rapuh,” ujar Ribka di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat (11/7/2026).

Ribka, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, dikenal memiliki kedekatan dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat di pelosok. Pengalamannya di daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi membuatnya paham betul bahwa pendekatan dari bawah (bottom-up) melalui keluarga adalah kunci. TP PKK, yang secara struktur berada di bawah pembinaan kementerian dalam negeri dan diketuai oleh istri kepala daerah atau pejabat terkait, selama ini menjadi motor penggerak berbagai program seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberantasan buta aksara, hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) rumahan.

Potensi Besar yang Sering Terabaikan

Di balik perannya yang masif, TP PKK di banyak daerah masih menghadapi kendala klasik: minimnya dukungan anggaran, rendahnya kapasitas kader, dan lemahnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Ribka menyoroti bahwa tidak sedikit Pemda yang menganggap TP PKK sebagai “pelengkap” kegiatan istri pejabat, bukan sebagai aset pembangunan. “Paradigma ini harus diubah. TP PKK bukan sekadar organisasi sosial. Mereka adalah pengelola program riil yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Mereka mengajari ibu-ibu membuat laporan keuangan sederhana, mengelola makanan bergizi untuk anak, sampai mendeteksi dini stunting. Siapa yang melakukan itu selain kader PKK di lapangan?” tegasnya.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, terdapat lebih dari 5,4 juta kader PKK yang tersebar di 38 provinsi, mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Jika dioptimalkan, jaringan ini bisa menjadi kekuatan dahsyat untuk memecahkan persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan gender. Ribka pun meminta agar Pemda tidak hanya mengalokasikan dana operasional, tetapi juga memasukkan TP PKK dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga program-program mereka terintegrasi dengan target-target makro pemerintah.

“TP PKK harus menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kepala daerah wajib memastikan bahwa setiap program PKK punya ukuran keberhasilan yang jelas. Kalau hanya kumpul-kumpul arisan, habis itu bubar, ya sia-sia.” – Ribka Haluk, Wamendagri

Relevansi dengan Target Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan manusia sebagai pilar utama, selain transformasi ekonomi dan tata kelola. Di sinilah TP PKK memiliki peran langsung: menyiapkan generasi emas mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Ribka menjelaskan bahwa kader PKK adalah agen perubahan yang mendorong pola asuh berkualitas, pendidikan karakter sejak dini, dan sanitasi lingkungan keluarga. Semua itu selaras dengan target penurunan prevalensi stunting menjadi 10% pada 2035 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke level sangat tinggi.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2035–2040 membutuhkan tenaga kerja yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. “Siapa yang akan memproduksi manusia-manusia unggul kalau bukan dari keluarga? Dan siapa yang mendampingi keluarga itu setiap hari? Ya kader PKK. Jadi, ketika kita bicara soal Indonesia Emas, jangan lupa menginvestasikan sumber daya untuk mereka,” tambahnya.

Langkah Konkret Penguatan TP PKK

Wamendagri tidak hanya melempar wacana. Ia menyampaikan sejumlah langkah konkret yang harus segera dijalankan Pemda:

• Meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan berbasis kompetensi, termasuk literasi digital, kewirausahaan, dan kesehatan reproduksi.
• Menyediakan anggaran yang memadai dalam APBD untuk operasional TP PKK, bukan hanya seremonial pembukaan atau pelantikan.
• Mengintegrasikan data dan program PKK dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar pencapaiannya termonitor secara transparan.
• Memberikan penghargaan dan insentif bagi kader berprestasi untuk menjaga semangat dan regenerasi anggota.

Ribka mencontohkan, di beberapa daerah yang sudah menerapkan pendekatan ini, seperti Jawa Timur, DIY, dan Sumatra Barat, terjadi penurunan angka balita gizi buruk hingga 30% dalam dua tahun karena kader PKK aktif melakukan deteksi dini dan pendampingan gizi keluarga. Ia berharap kisah sukses tersebut bisa direplikasi di seluruh Indonesia.

Di akhir keterangannya, Ribka mengajak seluruh unsur masyarakat, dunia usaha, dan media untuk turut mendukung gerakan pemberdayaan keluarga melalui TP PKK. “Ini bukan tugas pemerintah saja. Kalau kita semua bergerak bersama, saya yakin 2045 nanti kita akan melihat generasi yang jauh lebih tangguh,” pungkasnya.