Wamendagri Dorong Kepemimpinan Perempuan Transformatif di Pemda

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk mendorong peran lebih besar bagi perempuan dalam jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan seruan tegas agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat kepemimpinan perempuan yang mampu membawa perubahan berarti.

Transformasi Bukan Sekadar Kehadiran

Dalam sejumlah kesempatan terbaru, Ribka Haluk menekankan bahwa kehadiran perempuan di kursi pemimpin bukan hanya soal pemenuhan kuota. Ia mendorong model kepemimpinan yang benar-benar transformatif, di mana perempuan dapat menginspirasi, berinovasi, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kita tidak butuh pemimpin perempuan yang sekadar ada. Kita butuh pemimpin yang mampu mendobrak cara berpikir konvensional, membawa visi segar, dan menggerakkan birokrasi ke arah yang lebih responsif," ujar Ribka Haluk dalam sebuah forum diskusi dengan kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu sejalan dengan data bahwa proporsi perempuan di posisi strategis pemerintahan daerah masih timpang. Meskipun terjadi peningkatan, angka tersebut masih jauh dari representasi ideal yang diharapkan. Wamendagri mendorong agar proses rekrutmen dan promosi di lingkungan pemda lebih berpihak pada talenta-talenta unggul tanpa bias gender.

Inspirasi dari Lapangan

Ribka mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil mengorbitkan perempuan sebagai kepala dinas atau bahkan sekretaris daerah. Kepemimpinan mereka, katanya, terbukti mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

"Perempuan dengan pendekatan kolaboratif seringkali lebih mudah membangun jejaring dan mendengar aspirasi akar rumput. Ini modal besar untuk pemerintahan yang melayani," tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk aktif membangun program mentoring bagi staf perempuan muda. Langkah ini diperlukan agar regenerasi kepemimpinan berjalan alami dan berkelanjutan.

Panggilan untuk Perubahan Kultur Birokrasi

Wamendagri juga menyoroti pentingnya perubahan kultur organisasi di pemda yang kerap masih didominasi perspektif maskulin. Menurutnya, kepemimpinan transformatif hanya akan tumbuh jika didukung oleh lingkungan kerja yang memberdayakan, bebas dari diskriminasi halus, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkontribusi.

"Perubahan tidak bisa hanya di level individu. Perlu reformasi sistemik yang menjamin setiap ASN, tanpa memandang gender, bisa berkembang sesuai kemampuannya," tegas Ribka.

Sebagai langkah kongkret, Kemendagri akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk menyusun kurikulum khusus bagi perempuan pemimpin. Upaya ini mencakup pengembangan keterampilan negosiasi, pengambilan keputusan strategis, serta manajemen konflik.

Di akhir forum, Ribka Haluk kembali menekankan bahwa kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif bukanlah isu sektoral, melainkan kunci percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan. Pemerintah pusat, tegasnya, akan terus mendorong dan memonitor implementasi kebijakan ini di seluruh Indonesia.