Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Capai 82,4%, DPR: Terus Hadir Jadi Pengayom

Hasil survei yang dirilis Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melonjak signifikan menjadi 82,4 persen. Angka ini mencerminkan pemulihan sekaligus penguatan citra Polri di mata masyarakat, setelah sempat menghadapi berbagai dinamika dan sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Menyikapi capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, memberikan apresiasi tinggi dan mendorong agar momentum positif ini dijaga serta ditingkatkan.

Dede menilai, tingginya kepercayaan publik merupakan sinyal bahwa masyarakat semakin menempatkan Polri sebagai institusi yang dekat dengan rakyat. Ia menekankan, peningkatan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kinerja nyata dari seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. “Ini adalah kepercayaan yang harus dijaga. Jangan pernah disia-siakan. Polri harus terus hadir sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya,” ujar Dede dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Sabtu (27/6/2026).

Lebih lanjut, Dede yang juga merupakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan penghargaan secara khusus kepada Kapolri, Wakapolri, serta seluruh personel kepolisian di berbagai satuan dan wilayah kerja. Ia menilai, kerja keras yang ditunjukkan selama ini, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum secara profesional, maupun memberikan pelayanan prima kepada warga, mulai membuahkan hasil yang terukur. Berikut kutipan lengkap pernyataannya:

“Kami Pimpinan Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tentu mengapresiasi capaian ini. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, serta seluruh jajaran kepolisian di pusat maupun daerah yang terus bekerja menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat.”

Survei yang dilakukan Litbang Kompas ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam melihat persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum. Polri di bawah kepemimpinan saat ini dinilai berhasil melakukan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai program unggulan seperti pemolisian prediktif, penguatan peran Bhabinkamtibmas di desa-desa, serta transformasi digital dalam pelayanan publik turut berkontribusi mengerek tingkat kepercayaan ini.

Peningkatan Harus Diikuti Konsistensi dan Transparansi

Meski mengapresiasi, Dede mengingatkan bahwa perjalanan membangun kepercayaan publik bukanlah proses instan yang selesai dalam satu periode survei. Menurut dia, Polri perlu terus melakukan evaluasi internal secara berkala, memastikan tidak ada celah penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan transparansi di setiap lini. Komisi III DPR, sebagai mitra kerja Polri, berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong reformasi birokrasi di tubuh kepolisian agar lebih akuntabel dan profesional.

“Kami di Komisi III akan terus mendampingi dan mendukung Polri dalam menjalankan fungsinya. Namun kami juga akan tetap kritis apabila ada penyimpangan. Kepercayaan yang sudah tinggi ini harus dirawat dengan integritas, tidak boleh dikhianati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Dede dalam pernyataan yang dikutip laporan media kami.

Hasil survei ini juga diharapkan menjadi pelecut semangat bagi institusi lain di bawah rumpun penegakan hukum dan pemerintahan untuk terus membangun relasi yang sehat dengan publik. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional dan efektivitas penegakan hukum. Dengan 82,4 persen kepercayaan publik, Polri kini memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk terus membuktikan diri sebagai pengayom yang tulus dan profesional.