Purbaya: Defisit APBN Semester I 2026 Tembus Rp196 Triliun

Jakarta — Pemerintah akhirnya buka suara soal kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap realisasi defisit APBN pada Semester I 2026 telah menembus angka Rp196 triliun. Setoran pajak yang sudah dikumpulkan negara mencapai Rp1.035 triliun, namun laju belanja yang agresif membuat keseimbangan primer belum beranjak dari zona negatif. Data lengkap disampaikan dalam laporan realisasi APBN per Juni 2026 yang dirilis resmi oleh Kemenkeu. “APBN masih dalam kondisi sehat, tetapi tekanan dari sisi pembiayaan mulai terasa,” ujar Purbaya secara tertulis, menanggapi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Poin Kunci Realisasi APBN

• Defisit Semester I 2026: Rp196 triliun, setara 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
• Setoran Pajak: Rp1.035 triliun, tumbuh moderat namun masih di bawah ekspektasi awal tahun.
• Outlook Defisit 2026: Pemerintah memproyeksikan defisit akhir tahun bisa melebar ke 2,85% PDB, mendekati batas maksimal 3% sesuai UU Keuangan Negara.
• SILPA: Tercatat Rp255,5 triliun, menjadi sorotan Banggar karena dianggap mencerminkan perencanaan utang yang kurang efisien.

Analisis Tekanan Fiskal Semester Dua

Meski klaim “APBN sehat” terus digaungkan, angka defisit 0,76% PDB di paruh pertama menyisakan ruang fiskal sangat tipis. Dengan outlook defisit 2,85%, artinya pemerintah harus siap menghadapi potensi pelebaran defisit hingga 2,09 poin persentase hanya dalam enam bulan tersisa. Ini sinyal bahwa belanja besar-besaran tetap akan terjadi, terutama untuk penyelesaian proyek infrastruktur dan program perlindungan sosial menjelang akhir tahun politik.

Kenaikan outlook defisit ini juga mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak sepanjang 2026 mungkin tidak akan tercapai. Realisasi Rp1.035 triliun di paruh pertama hanya mencakup sekitar 42% dari total target tahunan, laju yang lebih lambat dibandingkan periode sama tahun lalu. “Ini alarm keras bagi DJP untuk memperkuat enforcement, karena tanpa akselerasi signifikan, shortfall pajak bisa lebih dalam,” ujar ekonom senior INDEF yang enggan disebutkan namanya.

Perbandingan Realisasi vs Outlook APBN 2026

SILPA Rp255,5 triliun yang kini tersisa menjadi bantalan likuiditas, namun sekaligus menunjukkan bahwa realisasi belanja belum optimal. Banggar DPR menilai perencanaan penerbitan utang perlu dibenahi agar dana tidak terus mengendap tanpa digunakan produktif. Koordinasi antara fiskal dan moneter pun kian krusial, terutama jika terjadi tekanan baru dari nilai tukar saat defisit kian melebar.