Puan Desak Audit Layanan Saat SD Negeri Sepi Peminat

JAKARTA – BARU SAJA, Ketua DPR RI Puan Maharani melontarkan peringatan tajam menyusul fenomena menyusutnya jumlah pendaftar di sekolah dasar negeri pada ajang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Sinyal darurat ini mendorong pimpinan legislatif menagih evaluasi total layanan pendidikan dasar milik pemerintah.

Kronologi Kekhawatiran

Dalam waktu kurang dari 24 jam terakhir, Puan mengkonfirmasi dirinya menerima laporan dari sejumlah daerah yang menunjukkan ruang-ruang kelas SD negeri tak lagi dipadati calon siswa. Data sementara yang ia terima mengindikasikan tren ini bukan sekadar anomali musiman, melainkan gejala sistematis yang menggerus kepercayaan publik. "Ini bukan soal angka semata, melainkan cermin kualitas yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Fakta-fakta kunci yang kini menjadi perhatian:

• Penurunan drastis: beberapa sekolah negeri hanya menerima segelintir pendaftar, jauh di bawah kuota.
• Eksodus ke swasta: orang tua beralih ke sekolah swasta dengan persepsi layanan lebih terjamin.
• Ketimpangan fasilitas: kondisi gedung, sanitasi, dan alat bantu belajar di banyak SD negeri dinilai jalan di tempat.
• Ketiadaan inovasi: metode pengajaran monoton dituding jadi pemicu kebosanan siswa.

Instruksi Evaluasi Menyeluruh

Puan mendesak Kementerian Pendidikan bersama pemerintah daerah segera membentuk tim audit layanan. Evaluasi tersebut harus menyasar aspek sarana fisik, kompetensi pengajar, hingga kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. "Jangan sampai ada warga yang berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Itu alarm bagi negara," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pagi ini.

Lebih jauh, ia meminta agar hasil evaluasi itu dikonversi menjadi rencana aksi terukur dengan tenggat waktu jelas. Menurutnya, tidak boleh ada lagi laporan tentang sekolah negeri yang minim peminat sementara bangku-bangku di sana kosong melompong. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan dasar benar-benar sampai pada perbaikan pengalaman belajar siswa.

Data dan Saksi Mata

Sejumlah kepala sekolah di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, berdasarkan informasi yang dihimpun, mengakui fenomena serupa sudah terasa sejak dua tahun terakhir. Seorang pendidik yang enggan disebut namanya menuturkan, "Kami sudah berusaha melakukan pendekatan ke warga, tapi orang tua lebih tergoda dengan janji sekolah swasta." Sementara itu, pengamat kebijakan publik melihat perlunya terobosan di sisi tata kelola dan transparansi penggunaan dana BOS.

Ketua DPR menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa pendidikan dasar adalah benteng pertama pembentukan karakter bangsa. Jika benteng itu ditinggalkan, maka fondasi sumber daya manusia Indonesia ke depan berada dalam ancaman serius. UPDATE: Tim dari Komisi X DPR dijadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat pendidikan dalam pekan ini untuk menindaklanjuti desakan tersebut.