Pramono Pastikan 11 Rusun Baru di Jakarta Dibiayai APBD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru di ibu kota akan sepenuhnya ditanggung melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepastian ini disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Jakarta tersebut saat berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, pada Senin (29/6/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Pramono menjelaskan bahwa proyek strategis ini akan dikerjakan secara bertahap, dengan prioritas awal pada penyelesaian dua rusun terlebih dahulu sebelum merambah ke sembilan rusun lainnya. "Yang rusun 11 anggarannya dari APBD. Dan kita segera mulai dua rusun di awal," ujar Pramono menegaskan komitmennya.

"Yang rusun 11 anggarannya dari APBD. Dan kita segera mulai dua rusun di awal."

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan masyarakat terhadap hunian vertikal yang terjangkau di Jakarta. Pramono menilai bahwa ketersediaan rusun yang memadai merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan, mengingat masih banyak warga yang memerlukan akses tempat tinggal layak di tengah keterbatasan lahan horizontal di perkotaan.

Lebih lanjut, penggunaan APBD sebagai sumber pendanaan utama menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan kemandirian fiskal dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Meskipun belum diungkapkan secara rinci mengenai lokasi pastinya, pembangunan 11 rusun ini diyakini akan tersebar di beberapa titik strategis di wilayah DKI Jakarta yang memiliki tingkat kebutuhan hunian tinggi.

Berdasarkan laporan media kami, program pembangunan rusun ini juga diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi backlog perumahan di Jakarta yang selama ini menjadi permasalahan klasik. Dengan dimulainya konstruksi dua rusun pada tahap awal, Pemprov DKI Jakarta optimis dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi warganya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai bahwa pendanaan melalui APBD ini menandakan keseriusan pemerintah provinsi untuk melepaskan ketergantungan dari skema pendanaan lain seperti pinjaman daerah atau kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi percepatan realisasi program-program prioritas di sektor perumahan.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian teknis lebih lanjut terkait desain, infrastruktur pendukung, dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek 11 rusun tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk bersabar menanti realisasi pembangunan yang dijadwalkan akan segera dimulai dalam waktu dekat.