Prabowo Perintahkan Aparat Solid Usut Tuntas Dugaan Korupsi Jampidsus

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada aparat penegak hukum untuk solid dan bekerja maksimal dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Arahan itu diungkapkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman setelah melakukan komunikasi dengan Presiden. Ia menegaskan, Presiden tidak menginginkan setengah-setengah dalam penanganan perkara ini.

Komando Soliditas Tanpa Kompromi

Habiburokhman membocorkan bahwa Prabowo meminta semua elemen, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pengawas, untuk menyatukan langkah. Tidak ada ruang untuk friksi atau ego sektoral. Presiden, menurut Habiburokhman, mengatakan bahwa penegakan hukum harus menjadi tameng kepercayaan publik, dan saat ini kepercayaan itu sedang diuji.

Detail pesan Presiden: “Bekerja all out, jangan ada yang saling jegal.” Istilah “all out” yang digunakan Prabowo dimaknai sebagai pengerahan seluruh sumber daya, termasuk teknologi forensik dan audit keuangan investigatif, guna mengungkap aliran dana jika terbukti ada penyimpangan.

Konteks Dugaan Korupsi dan Sorotan Publik

Nama Febrie Adriansyah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir menyusul beredarnya isu transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Agung. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai status hukumnya, spekulasi publik meluas sehingga memantik respons cepat dari lingkaran presiden.

Habiburokhman tidak merinci kasus yang dimaksud, namun ia mengindikasikan bahwa Komisi III DPR akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan proses berjalan transparan. “DPR tidak akan tinggal diam. Kami pastikan tidak ada intervensi atau perlindungan terhadap siapa pun,” katanya.

Aparat Diminta Jaga Marwah Institusi

Dalam arahannya, Prabowo juga disebut menyinggung pentingnya menjaga marwah institusi penegak hukum. Menurut Habiburokhman, Presiden ingin aparat membuktikan bahwa mereka mampu membersihkan internal tanpa menunggu tekanan publik. Soliditas yang dimaksud mencakup dukungan antar-lembaga untuk mempercepat pengumpulan alat bukti tanpa kebocoran informasi terlebih dahulu.

Respons internal Kejaksaan Agung sendiri masih dalam tahap klarifikasi. Sejumlah sumber anonim menyebut pimpinan telah menginstruksikan pengumpulan data transaksi keuangan dan laporan pengaduan yang relevan. Mereka menargetkan kesimpulan awal dalam waktu singkat agar spekulasi tidak berkepanjangan.

Publik Menanti Hasil Konkret

Di ruang publik, pesan Prabowo disambut dengan sikap hati-hati. Sejumlah aktivis antikorupsi mengapresiasi dorongan dari pucuk kekuasaan, tetapi mereka meminta tindakan nyata segera menyusul. “Jangan sampai hanya menjadi retorika. Kami ingin nama-nama yang bertanggung jawab segera diumumkan,” ujar seorang pengamat hukum.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR lainnya mendesak agar pengusutan dilakukan secara independen oleh satuan tugas khusus yang berada langsung di bawah kendali presiden. Hal ini, menurut mereka, untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan di tubuh kejaksaan.

Presiden sendiri diagendakan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas peta jalan pengusutan serta mekanisme pelaporan berkala kepada publik. Dengan komando “solid dan all out”, publik kini menanti bukti bahwa perintah presiden tidak hanya bergema di ruang sidang, tetapi juga menjadi peluru bagi aparat untuk bergerak cepat.

Baca juga:

• Irjen Pol. Akhmad Wiyagus: Profil dan Kinerja Kapolda Jawa Barat
• Pemkot Banjarmasin Sahkan Perda Pengawasan Produk Halal dan Aman