Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Jambi Terbongkar

JAMBI — Praktik penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Jambi berhasil diungkap dalam inspeksi mendadak yang digelar tim pengawas. Temuan ini mengindikasikan adanya jaringan distribusi ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Operasi Senyap Ungkap Modus

Tim investigasi melakukan pemantauan selama sepekan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dan gudang penyimpanan di Kabupaten Muaro Jambi serta Kota Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas menyita 12 unit kendaraan tangki modifikasi yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM subsidi ke penampungan liar. Bahan bakar jenis solar dan pertalite itu seharusnya disalurkan kepada nelayan dan angkutan umum, tetapi justru dialihkan ke industri perkebunan dan pertambangan skala menengah.

Modus yang terdeteksi meliputi pembelian berulang menggunakan dokumen palsu, manipulasi data penyaluran di sistem digital, serta penyimpanan BBM di lokasi tak berizin. Beberapa pelaku bahkan memasang alat penyedot otomatis pada tangki kendaraan pribadi untuk menyedot BBM subsidi dari dispenser tanpa terdeteksi.

Kerugian Negara Ditaksir Fantastis

Berdasarkan penghitungan sementara, volume BBM yang diselewengkan mencapai 2,4 juta liter per bulan. Jika dikalkulasi dengan selisih harga subsidi dan nonsubsidi, potensi kerugian negara diprediksi menyentuh angka Rp41 miliar per tahun. Angka ini belum mencakup denda dan potensi kehilangan pendapatan pajak daerah.

Sejumlah pelaku utama telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Barang bukti yang disita meliputi dokumen pengiriman fiktif, telepon genggam berisi percakapan koordinasi, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi ilegal. Satu tersangka merupakan pemilik gudang yang sebelumnya sudah dua kali mendapat teguran dari dinas terkait.

Langkah Tegas Pengawas

Kepala tim pengawas menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan di seluruh titik rawan di Jambi. Sistem pemantauan berbasis satelit akan segera diaktifkan untuk melacak pergerakan truk tangki secara real-time. Selain itu, seluruh SPBU diwajibkan memasang kamera pemindai nomor polisi otomatis yang terhubung langsung dengan pusat data nasional.

Pemerintah daerah juga diminta mempercepat penerbitan regulasi tentang zonasi penyaluran BBM subsidi. Aturan ini akan membatasi wilayah operasional pengecer dan mewajibkan penggunaan kartu kendali bagi penerima subsidi. Diharapkan dengan langkah tersebut, kebocoran dapat dipangkas hingga 80 persen dalam enam bulan ke depan.

Masyarakat diimbau untuk segera melapor jika menemukan indikasi serupa. Layanan pengaduan 24 jam telah disiagakan untuk mempercepat respons di lapangan.

Baca juga:

• Pekerja Perbaiki Perahu Diterkam Buaya, Ditemukan Tewas
• Negara Eropa yang Bisa Dikunjungi WNI Tanpa Visa