Prabowo Perintahkan Aparat Hukum Solid dan All Out Usut Kasus Febrie Adriansyah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh aparat penegak hukum untuk solid dan bekerja "all out" dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Pesan Khusus dari Istana

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengonfirmasi pesan langsung dari Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, Presiden meminta tidak ada keraguan dalam proses hukum kasus ini.

"Pesan Bapak Presiden jelas, solid, dan jangan ragu-ragu. Semua harus all out, profesional, dan tanpa intervensi," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/7/2026).

Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi besar yang merugikan keuangan negara. Kasus ini dianggap ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo.

Kronologi dan Sorotan Publik

Kasus Febrie mencuat beberapa pekan lalu. Laporan masyarakat dan temuan awal menyebut indikasi penyalahgunaan wewenang serta aliran dana mencurigakan.

Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun. Angka ini berpotensi bertambah seiring pengembangan penyidikan.

Publik menanti bukti transparansi pemerintah. Instruksi Prabowo ini dinilai sebagai langkah cepat meredam kegaduhan politik dan menjaga kepercayaan publik.

Arahan Soliditas Antar Lembaga

Habiburokhman menambahkan, Arahan soliditas mencakup sinergi antara Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK. Presiden, katanya, menekankan pentingnya kerja sama tanpa sekat ego sektoral.

"Presiden ingin penegakan hukum berjalan tanpa kompromi. Soliditas jadi kunci agar tidak ada celah bagi pelaku untuk bermain," tegas politikus Gerindra itu.

Menariknya, kasus ini melibatkan figur internal Kejaksaan Agung sendiri, yang memicu kekhawatiran potensi konflik kepentingan.

Ujian Berat Kejaksaan Agung

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan siap menindak siapa pun tanpa pandang bulu. Namun, kasus Jampidsus menjadi ujian kredibilitas institusi.

Pesan Prabowo agar aparat "all out" dimaknai sebagai dorongan untuk mengejar aktor intelektual di balik skandal ini.

Sumber internal mengatakan tim gabungan telah dibentuk. Mereka bergerak cepat memeriksa saksi-saksi kunci dan mengamankan barang bukti di 12 lokasi berbeda.

Ekspektasi Publik dan Politik

Langkah ini diapresiasi sebagai sinyal kuat pemerintah dalam perang melawan korupsi. Namun, sebagian pihak mengingatkan bahwa instruksi serupa di masa lalu kerap melemah di tengah jalan.

"Ini momen pembuktian, bukan sekadar retorika," kata seorang pengamat hukum.

Senayan pun bersikap waspada. Komisi III akan mengawal ketat proses ini agar tidak terjadi pembiaran.

Dengan deadline penyelidikan awal selama 30 hari kerja, tekanan terhadap para penyidik semakin besar. Mereka harus menjawab ekspektasi tinggi dari Istana dan publik.

Instruksi Prabowo menegaskan bahwa era toleransi terhadap korupsi telah berakhir. Pertanyaannya, seberapa cepat keadilan akan ditegakkan?