Bupati Sukoharjo Ancam Mutasi Pejabat yang Tolak Setor Uang

BARU SAJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan mengejutkan dalam kasus Bupati Sukoharjo. Tidak hanya memanfaatkan penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk memeras, ia juga melontarkan ancaman mutasi langsung kepada anak buah yang menolak setor uang.

Modus Ganda yang Sistematis

Data penyidik menunjukkan pola operasi berlapis. Pertama, Bupati menerbitkan SK yang seolah legal sebagai tameng. Kedua, saat ada pejabat yang tidak mengikuti permintaan duit, ancaman mutasi langsung diucapkan. "Kalau tidak setor, siap-siap dipindah ke posisi tanpa kewenangan," ujar seorang penyidik menirukan pernyataan Bupati.

• Sasaran: Kepala dinas, camat, dan pejabat eselon III.
• Jumlah setoran: Diduga mencapai ratusan juta rupiah per periode.
• Aliran dana: Masuk ke rekening pribadi dan operasional politik.

Evakuasi Paksa dari Rumah Dinas

UPDATE 15 menit lalu, tim KPK melakukan penggeledahan intensif di rumah dinas bupati. Sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik diamankan. Bupati sendiri langsung digelandang menggunakan rompi oranye setelah sempat mencoba menghilangkan jejak komunikasi.

Saksi mata di lokasi penangkapan menyebutkan suasana tegang berlangsung selama 30 menit. "Dia sempat bertanya apakah bisa selesaikan secara kekeluargaan, tapi petugas langsung memborgolnya," kata warga sekitar yang enggan disebut jati diri.

Perkembangan Status Hukum

Saat ini, tersangka dijebloskan ke Rutan KPK selama 20 hari pertama masa penahanan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk anggota keluarga yang diduga menerima aliran dana haram. KPK juga tengah mengkalkulasi total kerugian negara dari proyek-proyek yang dikendalikan bupati.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah pos jabatan kini kosong karena para pejabat ketakutan dan menghindari kontak dengan penyidik. Pemerintah provinsi akan segera menunjuk penjabat sementara untuk menjaga roda pemerintahan tetap berputar.

"Ini peringatan keras bagi kepala daerah lain yang masih bermain-main dengan wewenang mutasi," tegas juru bicara KPK dalam konferensi pers darurat malam ini. Pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan pemerasan yang diduga telah berlangsung sejak 2024.

Baca juga:

• China Peringatkan Risiko Backdoor di Claude Code, Ketegangan Teknologi AS-China ...
• Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah