PPATK Ungkap 1.000 ASN Jabar Terlibat Judi Online, Sanksi Menanti

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung tancap gas merespons data mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara di Jabar terendus jaringan judi online dengan total transaksi tembus Rp10 miliar. Inspektorat akan segera panggil satu per satu.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengonfirmasi, data resmi sudah ia terima langsung dari Kepala PPATK. Laporan itu lengkap dengan identitas: nama, instansi, hingga nilai transaksi masing-masing ASN yang dicurigai.

“Kami tidak akan mempublikasikan nama mereka. Penanganan dilakukan internal lewat mekanisme pembinaan dan penegakan disiplin,” kata Erwan, Kamis (9/7/2026).

Wilayah dengan Kasus Tertinggi

Berdasarkan kajian PPATK, aktivitas judi online para abdi negara ini tak menyebar rata. Beberapa kota menjadi klaster terpanas:

• Bekasi, Bandung, dan sekitarnya mendominasi temuan.
• Sebagian besar terlacak di wilayah perkotaan padat industri dan pusat ekonomi.

“Para inspektorat di kota dan kabupaten segera memanggil ASN yang terlibat judol tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.”

Pernyataan itu menandai langkah cepat pemprov untuk menutup celah disiplin yang selama ini ditengarai longgar.

Skala Transaksi: Dari Ratusan Ribu Hingga Hampir Satu Miliar

PPATK merinci jurang transaksi yang lebar di antara para ASN. Satu orang bahkan tercatat menggelontorkan dana sekitar Rp800 juta hanya untuk judi daring. Beberapa lainnya bermain di kisaran ratusan juta rupiah. Angka terkecil pun masih Rp200 ribu, bukan nominal yang bisa diabaikan dari seorang pegawai negeri.

Erwan menyindir, “Mereka sudah dapat gaji dan tunjangan dari negara, kok masih terjerat judi.” Ia juga menyorot sejumlah pegawai yang nyaris pensiun masih ditemukan dalam pusaran transaksi haram ini.

Ancaman Sanksi dan Efek Jera

Pemprov Jabar tidak akan tinggal diam. Erwan menekankan, seluruh ASN yang tercantum di daftar PPATK akan dipanggil oleh inspektorat masing-masing. Pemeriksaan bakal berpedoman pada aturan disiplin kepegawaian yang sudah ada.

• Sanksi bisa berjenjang: dari teguran hingga pemberhentian.
• Langkah ini sekaligus jadi tamparan keras bagi integritas ASN.

Erwan berharap, penindakan cepat ini mampu memutus mata rantai judi online di lingkungan pemerintahan. “Kami ingin ini memberikan efek jera dan memperkuat integritas aparatur sipil negara,” tegasnya.

Pihak pemerintah daerah kini tengah mengkaji lebih dalam motif para pegawai sehingga terjerembab dalam judi digital. Dengan gaji dan fasilitas terjamin, keterlibatan mereka menjadi alarm merah bagi tata kelola birokrasi Jawa Barat.