Fakta Sidang Kadin: Anindya Bakrie Sempat Tidak Diakui Kepemimpinannya

Jakarta – Persidangan gugatan dualisme Kadin Jawa Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membongkar fakta mengejutkan: Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, pernah secara terbuka tidak diakui kepemimpinannya dan digugat ke pengadilan. Fakta ini mencuat dalam sidang lanjutan pada Kamis (9/7/2026), menambah panas polemik internal yang terus membelah kamar dagang terbesar di Indonesia. Poin Kunci yang Terungkap: Kuasa hukum tergugat, Arif Suhendar SH, menyatakan kliennya Agung Suryamal menegaskan bahwa Almer Faiq Rusidy—Ketua Kadin Jabar hasil Muprov Bogor—pernah tidak mengakui Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Bahkan, Almer pernah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempersoalkan sah atau tidaknya posisi Anindya Bakrie yang menggantikan Arsyad Rasjid. Zulkifli M. Adam, yang dalam SK Nomor 003 tercatat sebagai Ketua Panitia Pelaksana (OC) Muprov VIII Bogor, mengaku tidak pernah dilibatkan sejak persiapan hingga pelaksanaan forum tersebut. Tidak adanya surat pencabutan mandat resmi terhadap Agung Suryamal sebagai Caretaker Kadin Jabar membuat Muprov Bogor dinilai cacat hukum oleh tergugat. Keterangan ini termuat dalam jawaban tertulis Agung Suryamal, tepatnya pada butir ke-15 dari total 16 poin yang disampaikan ke majelis hakim pimpinan Eman Sulaiman SH. “Pak Almer pernah mengucapkan dirinya tidak mengakui kepemimpinan Anindya Bakrie. Itu menjadi salah satu bukti yang kami sampaikan dalam persidangan,” ujar Arif usai sidang. Di sisi prosedural, Zulkifli M. Adam menyampaikan ia tidak pernah menandatangani surat undangan resmi maupun dokumen terkait Muprov VIII Bogor. Klien Arif Suhendar ini bahkan tidak pernah menghadiri forum karena tidak menerima pemberitahuan ataupun pencabutan mandat secara resmi. Akibatnya, pihak tergugat meyakini Muprov yang melahirkan kepengurusan baru di tubuh Kadin Jabar menyimpang dari AD/ART.

Peta Perseteruan: Dualisme yang Makin Tajam

Pengakuan ini bukan sekadar bantahan biasa, melainkan pemicu eskalasi sengketa yang melibatkan dua kubu: mereka yang menolak dan yang mendukung kepemimpinan Anindya Bakrie. Perseteruan sudah mencapai ranah hukum dengan dua isu utama: legalitas Muprov Bogor dan kepemimpinan Kadin Indonesia versi Munas 2023.

Poin Sengketa	Kubu Agung Suryamal (Tergugat)	Kubu Almer Faiq Rusidy (Penggugat)
Kepemimpinan Anindya Bakrie	Mengklaim Almer dulu pernah tidak mengakui & menggugat Anindya Bakrie	Belum membantah secara langsung, namun legalitas kepemimpinan Anindya kini dipertanyakan
Legalitas Muprov Bogor	Menilai Muprov cacat hukum karena OC tidak dilibatkan & mandat tak dicabut resmi	Menganggap Muprov sah dan menghasilkan Ketua Kadin Jabar yang baru
Prosedur Pergantian Caretaker	Agung Suryamal tetap merasa sebagai Ketua Caretaker yang sah karena surat pencabutan mandat tak pernah diterima	Tidak dijelaskan detail, tetapi telah menggelar Muprov sebagai langkah pergantian

Kuasa hukum penggugat, Roy Sianipar SH, menanggapi dingin paparan ini. Ia menilai jawaban para tergugat tidak jauh berbeda dari dalil yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. “Ini seperti daur ulang argumen tanpa bukti baru yang substantif,” singkatnya, mengisyaratkan bahwa pertarungan hukum masih panjang. Jika fakta bahwa Anindya Bakrie pernah digugat dan tidak diakui diakui sebagai bukti sah, dualisme Kadin bisa kian membingungkan dunia usaha. Pasalnya, Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah adalah representasi tunggal pengusaha nasional. Ketidakjelasan ini berpotensi mengganggu lobi investasi dan kemitraan strategis yang selama ini dimainkan Kadin. Pekan depan, sidang akan memasuki tahap pembuktian dari kedua belah pihak.