Bupati Kukar Lantik 127 Kepala Sekolah, Reformasi Mutu Pendidikan Dimulai

TENGGARONG — Gerak cepat pembenahan sektor pendidikan di Kutai Kartanegara resmi bergulir. Bupati Kukar Edi Damansyah melantik 127 kepala sekolah dan sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sebuah upacara tertutup yang digelar di Pendopo Bupati, Tenggarong, Kamis pagi. Pelantikan massal ini merupakan gelombang terbesar sepanjang tahun dan menjadi titik awal strategi baru peningkatan mutu pendidikan di salah satu daerah penyangga IKN tersebut.

Kronologi Pelantikan

1. 07.30 WITA: Seluruh calon kepala sekolah dan pejabat fungsional berkumpul di area Pendopo Bupati. Prosesi dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
2. 08.15 WITA: Bupati Edi Damansyah membacakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sebanyak 95 kepala sekolah tingkat SD dan 32 kepala sekolah tingkat SMP resmi menyandang jabatan baru. Sisa formasi didistribusikan ke pengawas sekolah dan jabatan fungsional lain.
3. 08.45 WITA: Arahan perdana pasca-pelantikan disampaikan Bupati. Ia menekankan tiga pilar utama: transparansi pengelolaan dana BOS, peningkatan kompetensi guru, dan integritas anti-korupsi di setiap satuan pendidikan.
4. 09.30 WITA: Sesi tanda tangan pakta integritas oleh seluruh pejabat yang baru dilantik sebagai komitmen awal tugas.

Arahan Tegas: Mutu Pendidikan Adalah Harga Mati

Dalam arahannya, Bupati Edi Damansyah tidak sekadar menyampaikan ucapan selamat. Ia membeberkan data yang menjadi alasan mendasar reformasi jabatan ini: nilai rata-rata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) siswa Kukar masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Timur. “Saya tidak ingin ada lagi kepala sekolah yang bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Angka putus sekolah di pedalaman Mahakam juga harus disentuh serius. Pelantikan ini adalah mandat, bukan hadiah,” ujarnya dengan nada tinggi.

Distribusi Jabatan dan Poin Kritis

• 95 Kepala SD — mayoritas diisi oleh guru penggerak dan lulusan program sekolah penggerak Kemendikbudristek. Enam di antaranya ditempatkan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) seperti Kecamatan Tabang dan Kembang Janggut.
• 32 Kepala SMP — lima di antaranya adalah pengawas sekolah yang dimutasi untuk memperkuat manajemen di wilayah pedesaan. Bupati menolak praktik “jual-beli jabatan” dan memastikan seluruh penunjukan berbasis meritokrasi.
• Rotasi pejabat fungsional — menyasar pengawas dan penilik PAUD, sebagai upaya menyegarkan pengawasan di 20 kecamatan yang selama ini minim intervensi mutu.

Fokus Lima Bulan Pertama

Bupati memberikan tenggat waktu lima bulan bagi seluruh kepala sekolah untuk memaparkan rencana strategis (renstra) peningkatan mutu. Setiap renstra akan diaudit oleh tim inspektorat yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. “Yang gagal menunjukkan progres konkret seperti penurunan angka bolos atau kenaikan skor AKM akan dievaluasi tanpa pandang bulu. Saya berikan kesempatan, tapi bukan berarti kendor,” tegas Bupati. Selain itu, kepala sekolah baru diwajibkan mengikuti diklat manajemen mutu yang digelar Disdikbud selama tiga pekan ke depan, menggandeng tenaga ahli dari Universitas Mulawarman.

Respons dan Harapan

Momentum ini disambut optimistis oleh komunitas guru. Seorang kepala SD yang baru dilantik mengaku siap menjalankan mandat. “Ini era baru. Kami sudah dilatih menjadi pemimpin pembelajaran, bukan sekadar administrator. Target kami adalah peringkat 5 besar Kaltim dalam tiga tahun,” ungkapnya. Dari sisi anggaran, Pemkab Kukar mengalokasikan Rp. 37 miliar tambahan dalam APBD murni 2025 untuk program prioritas pendidikan, termasuk revitalisasi 14 sekolah rusak berat dan pengadaan perangkat TIK di 75 titik. Dengan langkah agresif ini, Bupati Kukar berharap cita-cita menciptakan SDM unggul pra-IKN tidak sekadar jargon.