Permintaan Maaf Bersejarah 75 Tahun Setelah Kedatangan di Rotterdam

Beritatercepat.com — Pemerintah Belanda akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi kepada ribuan mantan tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) asal Maluku dan keluarga mereka, menandai sebuah babak baru rekonsiliasi yang tertunda selama lebih dari tujuh dekade. Perdana Menteri Rob Jetten secara langsung menyampaikan pengakuan pahit atas perlakuan "kejam" yang dialami para veteran dan keturunannya.

Dalam pidato bersejarahnya, Jetten merujuk pada momen tahun 1951 ketika sekitar 12.500 orang — terdiri dari prajurit Maluku yang bertempur di bawah panji kolonial Belanda beserta keluarga mereka — tiba di Pelabuhan Rotterdam. Faktanya, mayoritas dari mereka saat itu tidak pernah diberi pilihan yang jelas. Mereka dibawa ke negeri asing dengan keyakinan bahwa perpindahan tersebut hanyalah sebuah evakuasi sementara pasca kemerdekaan Indonesia.

"Apa yang terjadi kemudian adalah rangkaian pengabaian dan ketidakadilan yang terus membekas lintas generasi," demikian inti pengakuan Jetten seperti dikutip laporan media kami, Selasa (23/6/2026).

Setibanya di Belanda, alih-alih dipulangkan atau diberi status jelas, mereka justru dihadapkan pada realita pahit. Para mantan tentara KNIL ini tidak hanya kehilangan pekerjaan militer, tetapi juga hak-hak sipil dasar. Mereka ditempatkan di kamp-kamp pengungsian yang sempit, dipisahkan dari masyarakat, dan tidak diberi akses yang layak terhadap kehidupan bermartabat. Ini merupakan luka sejarah yang selama ini coba ditutupi oleh narasi resmi kerajaan.

Permintaan maaf ini disampaikan Jetten di tengah meningkatnya tuntutan dari komunitas Maluku di Belanda yang menuntut pengakuan lebih dari sekadar formalitas. Para aktivis dan keturunan veteran KNIL berharap pengakuan ini dapat membuka jalan bagi pemulihan hak-hak sosial dan ekonomi yang tertunda, termasuk program kompensasi serta dokumentasi sejarah yang lebih akurat.

Komunitas Maluku di Belanda sendiri merupakan salah satu diaspora tertua yang memiliki sejarah kelam dengan negeri kincir angin tersebut. Kini, 75 tahun berselang, kata "maaf" itu akhirnya terucap — bukan hanya untuk kesalahan masa lalu, melainkan juga untuk penderitaan yang terus terwariskan hingga saat ini.