Pemkab Bogor Buka Rencana Kereta Gantung Puncak Tanpa APBD

BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto membuka kembali rencana ambisius pembangunan kereta gantung di Jalur Wisata Puncak. Proyek strategis itu akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan Rest Area Gunung Mas. Skema andalan: investasi swasta murni. Tidak ada sentuhan APBD. Pemerintah daerah kini tengah menggoda investor besar untuk menancapkan modal di proyek yang masih memakan biaya monster tersebut.

Rudy Susmanto memastikan proyek ini tidak akan membebani keuangan daerah. Semua pembiayaan ditanggung pihak swasta. Langkah ini diambil setelah pemerintah kabupaten menyadari bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan wisata andalan Jawa Barat itu membutuhkan dana tidak sedikit. APBD Bogor dinilai tidak cukup kuat untuk menopang proyek sekelas kereta gantung yang menghubungkan dua titik vital di kaki gunung tersebut.

Rute dan Konsep Transportasi

Kereta gantung rencananya akan membentang dari kawasan perumahan dan komersial Summarecon menuju Rest Area Gunung Mas. Jalur tersebut dipilih karena menjadi dua titik padat aktivitas wisatawan yang mengalir ke Puncak setiap akhir pekan dan musim liburan. Namun, Rudy mengungkapkan bahwa kereta gantung bukan satu-satunya opsi yang tengah dipertimbangkan.

"Ada konsep kereta gantung, lalu ada konsep KRL, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bicara objektif bahwa itu butuh pembiayaan yang cukup besar," kata Rudy dikutip dari Antara, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan Rudy membuka tabir bahwa Pemkab Bogor sedang menyeleksi mode transportasi terbaik. Kereta gantung dan KRL masuk dalam bursa. Namun, faktor biaya menjadi penentu utama. KRL mungkin menawarkan kapasitas lebih besar, tapi infrastruktur rel dan stasiun bisa membuat anggaran membengkak lebih gila dibandingkan sistem gantung.

Skema Swasta dan Studi Kelayakan

Keputusan menutup rapat APBD dari proyek ini adalah langkah pragmatis. Pemerintah daerah tidak ingin terjebak dalam utang jangka panjang atau memotong alokasi dana untuk sektor lain yang lebih mendesak. Dengan skema swasta, risiko finansial dialihkan sepenuhnya kepada investor. Imbal baliknya, pemerintah menyiapkan kemudahan perizinan dan dukungan regulasi.

Saat ini, proyek masih berada di meja hijau feasibility study. Tim teknis tengah menghitung detail engineering, estimasi biaya, proyeksi penumpang, dan return of investment bagi calon investor. Bersamaan dengan itu, jajaran Pemkab Bogor mulai mengirimkan feeler ke sejumlah konsorsium infrastruktur untuk mengukur minat serius mereka.

• Tanpa APBD: Seluruh pembiayaan ditanggung investor swasta, murni skema bisnis tanpa beban fiskal daerah.
• Dua Opsi Mode: Kereta gantung dan KRL masuk dalam kajian teknis, dengan pertimbangan biaya sebagai penentu utama.
• Tahap Feasibility: Proyek masih dalam studi kelayakan sambil pemerintah menjalin komunikasi aktif dengan investor potensial.
• Rute Prioritas: Penghubung langsung Summarecon–Rest Area Gunung Mas, dua titik vital arus wisatawan Puncak.

Pembangunan moda transportasi massal di Jalur Puncak bukan lagi sekadar wacana. Tekanan lalu lintas yang memburuk setiap musim liburan memaksa pemerintah daerah bergerak cepat. Jika feasibility study kelar dan investor menyambut positif, Bogor bisa segera mencatatkan diri sebagai daerah dengan infrastruktur aerial transit pertama di kawasan wisata pegunungan utama Jawa Barat.

Rudy Susmanto menegaskan, pemerintah tidak akan memaksakan skema yang memberatkan keuangan daerah. Objektivitas dalam melihat angka-angka proyek menjadi kunci. Jika kereta gantung terbukti lebih efisien dari KRL secara finansial dan teknis, maka itulah yang akan dikebut. Yang jelas, Bogor ingin solusi transportasi Puncak terwujud tanpa membuat neraca keuangan daerah berdarah-darah.